PENGISIAN JABATAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH YANG BERHALANGAN TETAP DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA(STUDI KASUS PENGISIAN JABATAN WAKIL BUPATI KABUPATEN GROBOGAN)

PENGISIAN JABATAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH YANG BERHALANGAN TETAP DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA(STUDI KASUS PENGISIAN JABATAN WAKIL BUPATI KABUPATEN GROBOGAN)

Sampai saat ini jabatan wakil bupati di Kabupaten Grobogan masih belum terisi. Hal tersebut terjadi karena wakil Bupati terpilih Grobogan Edy Maryono meninggal dunia 3 hari sebelum ia dilantik menjadi wakil bupati. Secara ringkas tujuan tulisan ini adalah untuk membahas mengapa di Kabupaten Grobogan...

Full description

Bibliographic Details
Main Authors: Rahma Aulia, Fifiana Wisnaeni
Format: Article
Language:Indonesian
Published: University of Diponegoro, Faculty of Law 2018-07-01
Series:Masalah-Masalah Hukum
Subjects:
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pengisian Jabatan, Pemerintahan Daerah
Online Access:https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/16786
id doaj-2d5e63075b9749c48ba7895465779a5e
record_format Article
spelling doaj-2d5e63075b9749c48ba7895465779a5e2020-11-24T21:17:02ZindUniversity of Diponegoro, Faculty of LawMasalah-Masalah Hukum2086-26952527-47162018-07-0147329831610.14710/mmh.47.3.2018.298-31613938PENGISIAN JABATAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH YANG BERHALANGAN TETAP DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA(STUDI KASUS PENGISIAN JABATAN WAKIL BUPATI KABUPATEN GROBOGAN)Rahma Aulia0Fifiana Wisnaeni1Fakultas Hukum, Universitas DiponegoroFakultas Hukum, Universitas DiponegoroSampai saat ini jabatan wakil bupati di Kabupaten Grobogan masih belum terisi. Hal tersebut terjadi karena wakil Bupati terpilih Grobogan Edy Maryono meninggal dunia 3 hari sebelum ia dilantik menjadi wakil bupati. Secara ringkas tujuan tulisan ini adalah untuk membahas mengapa di Kabupaten Grobogan sampai saat ini belum dilaksanakan pengisian jabatan Wakil Bupati Periode 2016-2021, dan untuk mengetahui mekanisme dan tata cara pengisian jabatanWakil Bupati yang berhalangan tetap. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Berdasarkan pembahasan, sejatinya mekanisme dan tata cara pengisian jabatan Wakil Bupati yang berhalangan tetap telah diatur di dalam Pasal 176 UU No 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan wakil Walikota.https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/16786Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pengisian Jabatan, Pemerintahan Daerah
collection DOAJ
language Indonesian
format Article
sources DOAJ
author Rahma Aulia
Fifiana Wisnaeni
spellingShingle Rahma Aulia
Fifiana Wisnaeni
PENGISIAN JABATAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH YANG BERHALANGAN TETAP DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA(STUDI KASUS PENGISIAN JABATAN WAKIL BUPATI KABUPATEN GROBOGAN)
Masalah-Masalah Hukum
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pengisian Jabatan, Pemerintahan Daerah
author_facet Rahma Aulia
Fifiana Wisnaeni
author_sort Rahma Aulia
title PENGISIAN JABATAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH YANG BERHALANGAN TETAP DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA(STUDI KASUS PENGISIAN JABATAN WAKIL BUPATI KABUPATEN GROBOGAN)
title_short PENGISIAN JABATAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH YANG BERHALANGAN TETAP DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA(STUDI KASUS PENGISIAN JABATAN WAKIL BUPATI KABUPATEN GROBOGAN)
title_full PENGISIAN JABATAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH YANG BERHALANGAN TETAP DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA(STUDI KASUS PENGISIAN JABATAN WAKIL BUPATI KABUPATEN GROBOGAN)
title_fullStr PENGISIAN JABATAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH YANG BERHALANGAN TETAP DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA(STUDI KASUS PENGISIAN JABATAN WAKIL BUPATI KABUPATEN GROBOGAN)
title_full_unstemmed PENGISIAN JABATAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH YANG BERHALANGAN TETAP DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA(STUDI KASUS PENGISIAN JABATAN WAKIL BUPATI KABUPATEN GROBOGAN)
title_sort pengisian jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang berhalangan tetap dalam sistem ketatanegaraan indonesia(studi kasus pengisian jabatan wakil bupati kabupaten grobogan)
publisher University of Diponegoro, Faculty of Law
series Masalah-Masalah Hukum
issn 2086-2695
2527-4716
publishDate 2018-07-01
description Sampai saat ini jabatan wakil bupati di Kabupaten Grobogan masih belum terisi. Hal tersebut terjadi karena wakil Bupati terpilih Grobogan Edy Maryono meninggal dunia 3 hari sebelum ia dilantik menjadi wakil bupati. Secara ringkas tujuan tulisan ini adalah untuk membahas mengapa di Kabupaten Grobogan sampai saat ini belum dilaksanakan pengisian jabatan Wakil Bupati Periode 2016-2021, dan untuk mengetahui mekanisme dan tata cara pengisian jabatanWakil Bupati yang berhalangan tetap. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Berdasarkan pembahasan, sejatinya mekanisme dan tata cara pengisian jabatan Wakil Bupati yang berhalangan tetap telah diatur di dalam Pasal 176 UU No 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan wakil Walikota.
topic Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pengisian Jabatan, Pemerintahan Daerah
url https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/16786
work_keys_str_mv AT rahmaaulia pengisianjabatankepaladaerahdanwakilkepaladaerahyangberhalangantetapdalamsistemketatanegaraanindonesiastudikasuspengisianjabatanwakilbupatikabupatengrobogan
AT fifianawisnaeni pengisianjabatankepaladaerahdanwakilkepaladaerahyangberhalangantetapdalamsistemketatanegaraanindonesiastudikasuspengisianjabatanwakilbupatikabupatengrobogan
_version_ 1726014591530434560

Similar Items