INTEGRASI KONSEP KONSERVASI LAUT MENJADI PERTAHANAN LAUT DALAM PENEGAKAN HUKUM LAUT PERSPEKTIF BIOSENTRISME
ABSTRACT Marine conservation within the framework of environmental law is not enough to focus on environmental aspects, it needs to be interpreted more broadly by positioning the sea as part of national defense. The implementation of marine conservation in the Maritime Law and Environmental Law s...
Main Authors: | , |
---|---|
Format: | Article |
Language: | English |
Published: |
Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
2019-09-01
|
Series: | Law Reform: Jurnal Pembaharuan Hukum |
Subjects: | |
Online Access: | https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/26185/15941 |
id |
doaj-9d9333b786234230ad0e16a95ba3c546 |
---|---|
record_format |
Article |
spelling |
doaj-9d9333b786234230ad0e16a95ba3c5462020-11-24T23:30:08ZengProgram Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas DiponegoroLaw Reform: Jurnal Pembaharuan Hukum1858-48102580-85082019-09-0115225827410.14710/lr.v15i2.26185INTEGRASI KONSEP KONSERVASI LAUT MENJADI PERTAHANAN LAUT DALAM PENEGAKAN HUKUM LAUT PERSPEKTIF BIOSENTRISMEMuhammad Nizar Kherid0 Aminah1Fakultas Hukum, Universitas JemberFakultas Hukum, Universitas DiponegoroABSTRACT Marine conservation within the framework of environmental law is not enough to focus on environmental aspects, it needs to be interpreted more broadly by positioning the sea as part of national defense. The implementation of marine conservation in the Maritime Law and Environmental Law so far only stands alone, separating the national defense sector which actually has a strong constitutional foundation. The research approach uses normative jurudic with qualitative analysis. The discussion focuses on the biosentric paradigm as an interrelated system between sectors, both protecting marine ecosystems, enforcement law of the sea, developing maritime connectivity, rehabilitation of damage to the marine environment, and increasing the quality and quantity of marine human resources. Through the biosentric paradigm, there are relations between sectors that unite and form a system into a marine defense system. The results of this study conclude that the Maritime Law and Environmental Law can be synchronized with the National Defense Law. Keywords: Marine Conservation; Sea Defense; Biocentric Paradigm. ABSTRAK Konservasi laut dalam kerangka hukum lingkungan tidak cukup dengan fokus kepada aspek lingkungan, perlu dimaknai lebih luas dengan memposisikan laut sebagai bagian dari pertahanan negara. Implementasi dari konservasi laut dalam UU Kelautan dan UU Lingkungan selama ini hanya berdiri sendiri, yakni memisahkan sektor pertahanan negara yang sesungguhnya memiliki landasan konstitusional yang kuat. Pendekatan penelitian menggunakan yurudis normatif dengan analisis kualitatif. Pembahasan fokus kepada paradigma biosentris sebagai sistem yang saling berkaitan antar sektor, baik melindungi ekosistem laut, penegakan hukum laut, pengembangan konektivitas maritim, rehabilitasi kerusakan lingkungan laut, serta peningkatan kualitas dan kuantitas SDM kelautan. Melalui paradigma biosentris, ada relasi antar sektor yang menyatu dan membentuk sebuah sistem menjadi sistem pertahanan laut. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Undang-Undang Kelautan dan Undang-Undang Lingkungan dapat disinkronkan dengan Undang-Undang Pertahanan Negara. Kata kunci: Konservasi Laut; Pertahanan Laut; Paradigma Biosentris. https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/26185/15941marine conservation; sea defense; biocentric paradigm.konservasi laut; pertahanan laut; paradigma biosentris. |
collection |
DOAJ |
language |
English |
format |
Article |
sources |
DOAJ |
author |
Muhammad Nizar Kherid Aminah |
spellingShingle |
Muhammad Nizar Kherid Aminah INTEGRASI KONSEP KONSERVASI LAUT MENJADI PERTAHANAN LAUT DALAM PENEGAKAN HUKUM LAUT PERSPEKTIF BIOSENTRISME Law Reform: Jurnal Pembaharuan Hukum marine conservation; sea defense; biocentric paradigm. konservasi laut; pertahanan laut; paradigma biosentris. |
author_facet |
Muhammad Nizar Kherid Aminah |
author_sort |
Muhammad Nizar Kherid |
title |
INTEGRASI KONSEP KONSERVASI LAUT MENJADI PERTAHANAN LAUT DALAM PENEGAKAN HUKUM LAUT PERSPEKTIF BIOSENTRISME |
title_short |
INTEGRASI KONSEP KONSERVASI LAUT MENJADI PERTAHANAN LAUT DALAM PENEGAKAN HUKUM LAUT PERSPEKTIF BIOSENTRISME |
title_full |
INTEGRASI KONSEP KONSERVASI LAUT MENJADI PERTAHANAN LAUT DALAM PENEGAKAN HUKUM LAUT PERSPEKTIF BIOSENTRISME |
title_fullStr |
INTEGRASI KONSEP KONSERVASI LAUT MENJADI PERTAHANAN LAUT DALAM PENEGAKAN HUKUM LAUT PERSPEKTIF BIOSENTRISME |
title_full_unstemmed |
INTEGRASI KONSEP KONSERVASI LAUT MENJADI PERTAHANAN LAUT DALAM PENEGAKAN HUKUM LAUT PERSPEKTIF BIOSENTRISME |
title_sort |
integrasi konsep konservasi laut menjadi pertahanan laut dalam penegakan hukum laut perspektif biosentrisme |
publisher |
Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro |
series |
Law Reform: Jurnal Pembaharuan Hukum |
issn |
1858-4810 2580-8508 |
publishDate |
2019-09-01 |
description |
ABSTRACT
Marine conservation within the framework of environmental law is not enough to focus on environmental aspects, it needs to be interpreted more broadly by positioning the sea as part of national defense. The implementation of marine conservation in the Maritime Law and Environmental Law so far only stands alone, separating the national defense sector which actually has a strong constitutional foundation. The research approach uses normative jurudic with qualitative analysis. The discussion focuses on the biosentric paradigm as an interrelated system between sectors, both protecting marine ecosystems, enforcement law of the sea, developing maritime connectivity, rehabilitation of damage to the marine environment, and increasing the quality and quantity of marine human resources. Through the biosentric paradigm, there are relations between sectors that unite and form a system into a marine defense system. The results of this study conclude that the Maritime Law and Environmental Law can be synchronized with the National Defense Law.
Keywords: Marine Conservation; Sea Defense; Biocentric Paradigm.
ABSTRAK
Konservasi laut dalam kerangka hukum lingkungan tidak cukup dengan fokus kepada aspek lingkungan, perlu dimaknai lebih luas dengan memposisikan laut sebagai bagian dari pertahanan negara. Implementasi dari konservasi laut dalam UU Kelautan dan UU Lingkungan selama ini hanya berdiri sendiri, yakni memisahkan sektor pertahanan negara yang sesungguhnya memiliki landasan konstitusional yang kuat. Pendekatan penelitian menggunakan yurudis normatif dengan analisis kualitatif. Pembahasan fokus kepada paradigma biosentris sebagai sistem yang saling berkaitan antar sektor, baik melindungi ekosistem laut, penegakan hukum laut, pengembangan konektivitas maritim, rehabilitasi kerusakan lingkungan laut, serta peningkatan kualitas dan kuantitas SDM kelautan. Melalui paradigma biosentris, ada relasi antar sektor yang menyatu dan membentuk sebuah sistem menjadi sistem pertahanan laut. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Undang-Undang Kelautan dan Undang-Undang Lingkungan dapat disinkronkan dengan Undang-Undang Pertahanan Negara.
Kata kunci: Konservasi Laut; Pertahanan Laut; Paradigma Biosentris.
|
topic |
marine conservation; sea defense; biocentric paradigm. konservasi laut; pertahanan laut; paradigma biosentris. |
url |
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/26185/15941 |
work_keys_str_mv |
AT muhammadnizarkherid integrasikonsepkonservasilautmenjadipertahananlautdalampenegakanhukumlautperspektifbiosentrisme AT aminah integrasikonsepkonservasilautmenjadipertahananlautdalampenegakanhukumlautperspektifbiosentrisme |
_version_ |
1725542688464306176 |