KONSEP INTEGRASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN PERTAMBANGAN PERSPEKTIF PLURALISME HUKUM DI INDONESIA

Pengelolaan sumber daya pertambangan dipengaruhi oleh kemajemukan masyarakat tersebut yang memiliki sistem hukum berbeda dengan hukum nasional. Dalam gagasan konseptual ini memiliki urgensi bahwa dibutuhkannya suatu integrasi kebijakan pembentukan peraturan dan pengelolaan di bidang pertambangan. Pe...

Full description

Bibliographic Details
Main Author: Wahyu Nugroho
Format: Article
Language:Indonesian
Published: University of Diponegoro, Faculty of Law 2019-10-01
Series:Masalah-Masalah Hukum
Subjects:
Online Access:https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/21672
id doaj-a2513862361b4b0e83885849f8be806c
record_format Article
spelling doaj-a2513862361b4b0e83885849f8be806c2020-11-25T02:35:10ZindUniversity of Diponegoro, Faculty of LawMasalah-Masalah Hukum2086-26952527-47162019-10-0148440241010.14710/mmh.48.4.2019.402-41015587KONSEP INTEGRASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN PERTAMBANGAN PERSPEKTIF PLURALISME HUKUM DI INDONESIAWahyu Nugroho0Fakultas Hukum, Universitas Sahid Jakarta & Kolegium Jurist InstitutePengelolaan sumber daya pertambangan dipengaruhi oleh kemajemukan masyarakat tersebut yang memiliki sistem hukum berbeda dengan hukum nasional. Dalam gagasan konseptual ini memiliki urgensi bahwa dibutuhkannya suatu integrasi kebijakan pembentukan peraturan dan pengelolaan di bidang pertambangan. Permasalahan yang dikaji adalah: pertama, bagaimana kebijakan pengelolaan sumber daya alam di bidang pertambangan dalam konteks pluralisme hukum? dan kedua, bagaimana konsep hukum sebagai pengintegrasi dalam kebijakan pengelolaan pertambangan di Indonesia? Kesimpulannya adalah pertama, kebijakan pengelolaan sumber daya alam di bidang pertambangan didominasi hukum negara, sementara terjadi marginalisasi kelompok masyarakat hukum adat dalam kebijakan pertambangan; dan kedua, konsep hukum dapat berfungsi sebagai pengintegrasi diantara kepentingan sub sistem dalam kebijakan pengelolaan pertambangan di Indonesia.https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/21672IntegrasiKebijakanPertambanganPluralisme Hukum
collection DOAJ
language Indonesian
format Article
sources DOAJ
author Wahyu Nugroho
spellingShingle Wahyu Nugroho
KONSEP INTEGRASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN PERTAMBANGAN PERSPEKTIF PLURALISME HUKUM DI INDONESIA
Masalah-Masalah Hukum
Integrasi
Kebijakan
Pertambangan
Pluralisme Hukum
author_facet Wahyu Nugroho
author_sort Wahyu Nugroho
title KONSEP INTEGRASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN PERTAMBANGAN PERSPEKTIF PLURALISME HUKUM DI INDONESIA
title_short KONSEP INTEGRASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN PERTAMBANGAN PERSPEKTIF PLURALISME HUKUM DI INDONESIA
title_full KONSEP INTEGRASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN PERTAMBANGAN PERSPEKTIF PLURALISME HUKUM DI INDONESIA
title_fullStr KONSEP INTEGRASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN PERTAMBANGAN PERSPEKTIF PLURALISME HUKUM DI INDONESIA
title_full_unstemmed KONSEP INTEGRASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN PERTAMBANGAN PERSPEKTIF PLURALISME HUKUM DI INDONESIA
title_sort konsep integrasi kebijakan pengelolaan pertambangan perspektif pluralisme hukum di indonesia
publisher University of Diponegoro, Faculty of Law
series Masalah-Masalah Hukum
issn 2086-2695
2527-4716
publishDate 2019-10-01
description Pengelolaan sumber daya pertambangan dipengaruhi oleh kemajemukan masyarakat tersebut yang memiliki sistem hukum berbeda dengan hukum nasional. Dalam gagasan konseptual ini memiliki urgensi bahwa dibutuhkannya suatu integrasi kebijakan pembentukan peraturan dan pengelolaan di bidang pertambangan. Permasalahan yang dikaji adalah: pertama, bagaimana kebijakan pengelolaan sumber daya alam di bidang pertambangan dalam konteks pluralisme hukum? dan kedua, bagaimana konsep hukum sebagai pengintegrasi dalam kebijakan pengelolaan pertambangan di Indonesia? Kesimpulannya adalah pertama, kebijakan pengelolaan sumber daya alam di bidang pertambangan didominasi hukum negara, sementara terjadi marginalisasi kelompok masyarakat hukum adat dalam kebijakan pertambangan; dan kedua, konsep hukum dapat berfungsi sebagai pengintegrasi diantara kepentingan sub sistem dalam kebijakan pengelolaan pertambangan di Indonesia.
topic Integrasi
Kebijakan
Pertambangan
Pluralisme Hukum
url https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/21672
work_keys_str_mv AT wahyunugroho konsepintegrasikebijakanpengelolaanpertambanganperspektifpluralismehukumdiindonesia
_version_ 1724805020585558016