Antinomi Asas Contrarius Actus Dengan Asas Due Process of Law Dalam Pembubaran Organisasi Masyarakat Tanpa Melalui Proses Pengadilan

• 出版年: Alauddin Law Development Journal
• 主要な著者: Supardi, Andi Safriani
• フォーマット: 論文
• 言語: 英語
• 出版事項: Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar 2022-08-01
• 主題: contrarius actus; due process of law; pembubaran ormas
• オンライン･アクセス: https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/aldev/article/view/17217/15440

Visibelnya asas contrarius actusdalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Masyarakat Menjadi Undang-Undang, memberikan resultan terhadap eksistensi Organisasi Masyarakat di Indonesia. Konsekuensi logisnya adalah hilangnya asas due process of lawsehinggadalam pembubaran Ormas tidak melalui mekanisme pengadilan lagi. Hadirnya asas contrarius actus dan hilangnyaasas due process of lawbukanlah masalah semantik atau gramatik semata, melainkan juga menyangkut masalah yang subtantif dan paradigmatik. Terlihat jelas pertentangan dari kedua asas hukum tersebut. Sehingga pokok masalah dalam penelitian ini adalah menyoal antinomi asas asas contrarisu actusdengan asas due process of law dalam pembubaran organisasi masyarakat. Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian pustaka (library research) yang berdasarkan pada penelitian normatif (normative legal research). Pun secara metodik penelitian ini berjenis evaluatif formatif. Dengan metode pendekatan conceptual approach dan pendekatan comparative approach. Penulis dalam menggunakan pendekatan perbandingan, menekankan pada skenario riset dan studi comparative lawagar dalam penelitian ini menghasilkan penyatuan sistematik dan harmonisasi hukum, dengan mengelaborasi sumber primer yang berasal dari Peraturan Perundang-Undangan yang terkait dan sumber sekunder yang berasal dari literatur yang relevan dengan masalah yang diteliti.Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa: Antinomi asas contrarius actusdengan asas due process of lawterletak pada penerapan asas tersebut. Due process of lawmenekankan pada proses hukum yang adil serta melindungi hak-hak fundamental warga negara dengan mengharmonisasikan antara hukum subtantif dan hukum prosedural. Sedangkan asas contrarisu actusatau consensus contrarius menghendaki adanya tindakan sepihak oleh Pemerintah berdasarkan atas kewenangannya untuk menghilangkan status dalam aktivitas tertentu. Implikasi dari penelitian ini adalah Menghilangkan asas contrarius actusdalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Ormas dengan menggantikannya dengan asas due process of law dan memberikan kewenangan pembubaran Organisasi masyarkat kepada Mahkamah Konstitusi sebagai court of lawatau pada lingkup Mahkamah Agung dalam hal ini peradilan umum sebagai court of justice