ANALISIS YURIDIS PEMAKNAAN KONSEP DALAM PASAL 16 UNDANG-UNDANG RUMAH SUSUN BAGI MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH

Abstract The purpose of this research is to determine the concept of Article 16(2) of Apartment Act in favor of the LIC in terms of ownership of an apartment unit, and also the elaboration of this concept that provide convenience to the LIC. This is a normative legal research using the legislation...

وصف كامل

التفاصيل البيبلوغرافية
الحاوية / القاعدة:	Arena Hukum
المؤلف الرئيسي:	Cindy Sandra Lumingkewas
التنسيق:	مقال
اللغة:	الإنجليزية
منشور في:	Universitas Brawijaya 2017-01-01
الموضوعات:	Rusun
الوصول للمادة أونلاين:	https://arenahukum.ub.ac.id/index.php/arena/article/view/256

مواد مشابهة

STUDI RUANG BERSAMA DALAM RUMAH SUSUN BAGI PENGHUNI BERPENGHASILAN RENDAH
حسب: Ratna Darmiwati
منشور في: (2000-01-01)

Implementasi Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 terhadap Kondisi Perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah di Kota Medan
حسب: H. Riza Sirait, وآخرون
منشور في: (2021-12-01)

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH DALAM PENYEDIAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN PERUMAHAN MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH (Undang–undang Nomor 01 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman)
حسب: Sulaiman Sulaiman
منشور في: (2018-04-01)

RENCANA KEPEMILIKAN RUMAH BAGI MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH (STUDI KASUS KELURAHAN TANJUNGMAS KOTA SEMARANG)
حسب: Lulut Indrianingrum
منشور في: (2016-01-01)

TINJAUAN YURIDIS PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PROSES PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG
حسب: Kamarudin Kamarudin
منشور في: (2017-04-01)

Kajian Yuridis Pengesampingan Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Sebagai Syarat Batal Dalam Perjanjian Kredit Perbankan
حسب: Rocky Marciano Ambar, وآخرون
منشور في: (2018-05-01)

KAJIAN YURIDIS PENGESAMPINGAN PASAL 1266 DAN PASAL 1267 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA SEBAGAI SYARAT BATAL DALAM PERJANJIAN KREDIT PERBANKAN
حسب: Rocky Marciano Ambar, وآخرون
منشور في: (2018-10-01)

Analyzing the Application of Void Decks on High-rise Affordable Housing in Jakarta, Indonesia, to Achieve Optimal Urban Ventilation
حسب: Megan Afkasiga Ririhena, وآخرون
منشور في: (2021-12-01)

Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Dikaitkan dengan Pasal 27 Ayat (3) Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik
حسب: Indy Zhafira, وآخرون
منشور في: (2023-10-01)

Analisis Yuridis Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik
حسب: Lalu Heru Sujamawardi
منشور في: (2018-05-01)

Analisis Yuridis Pasal 93 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
حسب: Ophie Rosaria Hidayat
منشور في: (2021-03-01)

ANALISIS YURIDIS PASAL 5 AYAT 2 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2002 TENTANG PENGADILAN PAJAK DITINJAU DARI PASAL 24 AYAT 1 DAN AYAT 2 UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945
حسب: Dedi Sugiyanto (Universitas Islam Kalimantan)
منشور في: (2021-01-01)

BATAS KEWENANGAN PEMERINTAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DALAM PENYEDIAAN PERUMAHAN BAGI MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH
حسب: S Sodikin
منشور في: (2020-03-01)

TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PERSEKUSI YANG TERJADI DI KABUPATEN MAJALENGKA DIKAITKAN DENGAN PASAL 170 KITAB UNDANG – UNDANG HUKUM PIDANA
حسب: Rani Dewi Kurniawati, وآخرون
منشور في: (2019-10-01)

Analisa Yuridis Bagi Pelaku Narkotika yang Jenis Narkobanya Tidak Terdaftar dalam Undang-Undang Narkotika
حسب: Sri Delyanti, وآخرون
منشور في: (2022-02-01)

ANALISIS EKONOMI TERHADAP PASAL-PASAL HUKUM PERSAINGAN USAHA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999
حسب: Murni Murni
منشور في: (2014-04-01)

MENGGALI MAKNA PEMAAFAN HAKIM BAGI ANAK MELALUI RATIO LEGIS PASAL 70 UNDANG-UNDANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK
حسب: Nurini Aprilianda
منشور في: (2023-08-01)

TINJAUAN YURIDIS PENGUJIAN FORMIL UNDANG-UNDANG DI MAHKAMAH KONSTITUSI
حسب: moza dela fudika
منشور في: (2023-12-01)

ANALISIS YURIDIS DEGRADASI KEKUATAN PEMBUKTIAN DAN PEMBATALAN AKTA NOTARIS MENURUT PASAL 84 UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS
حسب: Idris Aly Fahmi
منشور في: (2014-08-01)

TINJAUAN YURIDIS KEKABURAN PASAL PENGHINAAN (BODY SHAMING) DIKALANGAN MEDIA SOSIAL MENURUT HUKUM PIDANA DAN UNDANG-UNDANG TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
حسب: Rezky Anggiani Siregar
منشور في: (2023-04-01)

KAJIAN FIKIH TERHADAP PASAL 415 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA TENTANG PERZINAAN
حسب: Muhammad Sibghotulloh L A, وآخرون
منشور في: (2023-06-01)

PENTAWILAN PASAL 7A UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945
حسب: Tomy Michael
منشور في: (2013-08-01)

KAJIAN ANALISIS PASAL 7 UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN
حسب: haedah faradh
منشور في: (2022-08-01)

ANALISIS YURIDIS KETENTUAN PASAL 10 UNDANG-UNDANG NOMOR 44 TAHUN 2008 TENTANG PORNOGRAFI (Studi Kasus Tindak Pidana oleh LGBT di Muka Umum)
حسب: Tri Agus Gunawan, وآخرون
منشور في: (2020-06-01)

PERJANJIAN BAKU KREDIT PEMILIKAN RUMAH (KPR) DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 45 UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN
حسب: Aji Halim Rahman
منشور في: (2020-10-01)

Konsep “Antargolongan” dalam Pasal 28 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE)
حسب: Tiara Kumalasari
منشور في: (2020-07-01)

Makna Pasal 18 Ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
حسب: Syofyan Hadi
منشور في: (2023-02-01)

RASIO LEGIS PASAL 43 UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2011 TERKAIT DENGAN IMPLEMENTASINYA
حسب: Landya Maria Simatupang, وآخرون
منشور في: (2017-10-01)

Faktor yang mempengaruhi preferensi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) terhadap Rusunawa Gulon, Magelang
حسب: Siska Arini, وآخرون
منشور في: (2024-07-01)

Perluasan Unsur Obyektif Tindak Pidana Pemilihan dalam Pasal 188 jo Pasal 71 Undang-Undang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Waliko
حسب: La Ode Muhamad Sulihin
منشور في: (2021-07-01)

Pertanggungjawaban Hukum bagi Notaris dalam Membuat Akta Otentik Perspektif Pasal 65 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris
حسب: Elina Dyah Yulianti, وآخرون
منشور في: (2021-03-01)

INVESTASI PADA KOPERASI SYARIAH MENURUT UNDANG-UNDANG PERKOPERASIAN (Analisisterhadap Pasal 93 ayat (5) dan Pasal 120 ayat (1) Huruf j Yang Terdapat Pada Undang-Undang Nomor 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian)
حسب: Fahadil Amin Al-Hasan
منشور في: (2020-05-01)

IMPLIKASI YURIDIS KETENTUAN PASAL 9 huruf (d) dan huruf (e) UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2016 TERHADAP INVENSI MAKHLUK HIDUP YANG DIKOMERSIALISASIKAN DI INDONESIA
حسب: Fajar Athoillah Sudaryanto
منشور في: (2018-06-01)

Harmonisasi Undang-Undang Narkotika dengan Undang-Undang Pemasyarakatan Terkait Rehabilitasi Narkotika bagi Warga Binaan Pemasyarakatan
حسب: Insan Firdaus
منشور في: (2021-02-01)

Implementasi Pasal 22 Undang-Undang No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat di Kota Jambi
حسب: Zhafirah Aqilah Saufika, وآخرون
منشور في: (2023-10-01)

Mekanisme Pelaksanaan Kekuasaan Presiden pada Pasal 14 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945
حسب: Dimas Farlyanda, وآخرون
منشور في: (2023-08-01)

IMPLEMENTASI PASAL 76 HURUF I UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK
حسب: Karmila Damariani Radjak, وآخرون
منشور في: (2023-09-01)

Tinjauan Yuridis Tentang Pelaksanaan Jam Kerja Karyawan Alfamart Menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan
حسب: Multazam Nur, وآخرون
منشور في: (2022-08-01)

Implikasi Yuridis Pembuktian Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Bagi Pembenuhan Keadilan Korban
حسب: Efren Nova
منشور في: (2025-06-01)

KETIDAKJELASAN MAKNA “MENTRANSMISIKAN” PASAL 28 AYAT 2 UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK REVISI KEDUA
حسب: Dwi Oktabiantoro, وآخرون
منشور في: (2024-01-01)