Checks and balances antara lembaga legislatif dengan eksekutif terhadap perjanjian internasional pasca putusan MK No. 13/PUU-XVI/2018

Putusan Hakim Mahkamah Konstitusi menyatakan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 bertentangan dengan Konstitusi Indonesia dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, namun secara bersyarat bahwa persetujuan legislatif hanya pada jenis-jenis perjanjian tersebut pada Pasal 10. Perjanjian intern...

Full description

Bibliographic Details

Published in:	Progresif
Main Author:	Nehru Asyikin
Format:	Article
Language:	Indonesian
Published:	Universitas Bangka Belitung 2020-06-01
Subjects:	checks and balances, perjanjian internasional, putusan mahkamah konstitusi.
Online Access:	https://journal.ubb.ac.id/progresif/article/view/1653