KEBIJAKAN PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA TERHADAP RELOKASI PEDAGANG KAKI LIMA PERSPEKTIF HUKUM DAN HAM (Policy of DKI Jakarta Provincial Government For Relocation of Street Vendors In Perspective Law And Rights)

Dampak negatif keberadaan PKL adalah pemakaian fasilitas ruang publik. Namun PKL berhak untuk memenuhi kebutuhan ekonominya, sehingga PKL perlu ditata atau direlokasi. Permasalahan penelitian, yaitu, pertama bagaimana kebijakan pemerintah provinsi dalam perspektif hukum dan HAM; kedua, kendala yang...

Full description

Bibliographic Details

Published in:	Jurnal Penelitian Hukum De Jure
Main Author:	Oksimana Darmawan
Format:	Article
Language:	English
Published:	Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM 2017-02-01
Subjects:	relokasi pedagang kaki lima relocation of illegal street vendors
Online Access:	https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/dejure/article/view/195