PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK

• Main Author: H. Asep Suparman
• Format: Article
• Language: Indonesian
• Published: Sekolah Tinggi Hukum Bandung 2016-04-01
• Series: Jurnal Wawasan Yuridika
• Online Access: http://ejournal.sthb.ac.id/index.php/jwy/article/view/85

<p align="center"><strong>Abstrak </strong></p><p> Satjipto Rahardjo, mengatakan bahwa penegakan hukum selalu melibatkan manusia dan tingkah laku manusia. Hukum tidak dapat tegak dengan sendirinya, yakni hukum tidak mampu mewujudkan sendiri janji-janji serta kehendak-kehendak yang tercantum dalam (peraturan-peraturan) hukum. Upaya mewujudkan penegakan hukum pelayanan publik, aparatur penyelenggara pelayanan publik, harus menghindari cara-cara biasa atau konvensional, tetapi memerlukan cara-cara yang luar biasa (<em>penegakan hukum progresif</em>) artinya bekerja dengan determinasi yang jelas tidak sama dengan “<em>menghalalkan segala macam cara</em>“. Penegakan hukum progresif adalah menjalankan hukum tidak sekedar menurut kata-kata hitam putih dari peraturan (<em>according to the letter</em>) dan Undang-Undang atau hukum.</p><p>Namun hasil penelitian dari Lembaga <em>Governance and Decentralization Survey</em> yang mengatakan bahwa masih buruknya pelayanan publik hal ini ditandai dengan masih besarnya diskriminasi pelayanan, tidak adanya kepastian pelayanan, rendahnya tingkat kepuasan masyarakat bahkan pelayanan cenderung menjadi “ <em>komoditas </em>“.</p><p>Lawrence M Friedman  mengungkapkan tiga faktor yang menentukan proses penegakan hukum, yaitu komponen substansi, struktur, dan kultural dan ketiga komponen tersebut merupakan suatu sistem, artinya komponen-komponen itu akan sangat menentukan proses penegakan hukum dalam masyarakat dan tidak dapat dinafikan satu dengan yang lainnya, karena kegagalan pada salah satu komponen akan berimbas pada faktor lainnya.</p><p> <strong>Kata Kunci: penegakan hukum, peraturan, pelayanan publik</strong></p>