DARI FEDERALIS KE UNITARIS: STUDI KASUS SULAWESI SELATAN 1945-1950

• Main Author: Muhammad Amir
• Format: Article
• Language: Indonesian
• Published: Balai Pelestarian Nilai Budaya Jawa Barat, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2010-03-01
• Series: Patanjala: Jurnal Penelitian Sejarah dan Budaya
• Subjects: federalis, unitaris, dan otonomi, federalism, unitarian, and autonomy.
• Online Access: http://ejurnalpatanjala.kemdikbud.go.id/patanjala/index.php/patanjala/article/view/222

Abstrak Kajian ini bertujuan untuk mengungkapkan dan menjelaskan latar belakang dan proses perubahan sistem ketatanegaraan dari federalis ke unitaris di Sulawesi Selatan 1945-1950. Metode yang digunakan dalam kajian ini adalah metode sejarah, yang menjelaskan persoalan penelitian berdasarkan perspektif sejarah. Prosedurnya meliputi empat tahapan, yaitu pencarian dan pengumpulan sumber (heuristik), kritik sumber (seleksi data), interpretasi (penafsiran), dan penyajian atau penulisan sejarah (historiografi). Hasil kajian menunjukkan bahwa pembentukan Negara Indonesia Timur (NIT) bukan semata-mata kehendak Belanda, melainkan juga keinginan sebagian masyarakat yang menghendaki negara Indonesia berbentuk federal. Negara federal diyakini tidak hanya sesuai dengan kondisi Indonesia yang terdiri atas beberapa pulau, etnis, dan budaya, tetapi juga akan memberikan kesempatan luas kepada pemerintah tiap-tiap negara bagian untuk mengelolah potensi wilayahnya masing-masing. Namun upaya untuk mempertahankan eksistensi NIT, kalah bersaing dengan semangat unitaris, sehingga melapangkan terwujudnya kembali Negara Kesatuan Republik Indonesia.   Abstract This study is intended to uncover and find out background and change process of governance system from federalism to unitarian in South Sulawesi 1945-1950. Method used in this research is historical method, which explainsresearch problem based on historical perspective. Its procedure includes four steps, finding and collecting data (heuristic), source critique (data selecting ), interpretation, and historiography. Result of analysis shows that the establishment of East Indonesian Nation is not merely Netherlands desire, but also the desire of certain community that intends to form federal nation of Indonesia. Federal nation is considered not only appropriate with Indonesian’s state consisting of many island, ethnics, and cultures, but also will give widely opportunity to the government of each state to manage their own potential area. Yet, the effort to preserve the existence of East Indonesian Nation is more dominitaed by unitarian spirit, then it makes esay the establishment of Republic of Indonesian Nation.