Eksekusi Uang Pengganti terhadap Terpidana dalam Tindak Pidana Korupsi oleh Kejaksaan Tinggi Aceh
ABSTRAK. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi (UUPTPK) mengatur bahwa: “pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperol...
Main Authors: | Mohamad Ginanjar, Dahlan Ali, Mahfud Mahfud |
---|---|
Format: | Article |
Language: | Indonesian |
Published: |
Universitas Syiah Kuala
2016-08-01
|
Series: | Kanun: Jurnal Ilmu Hukum |
Subjects: | |
Online Access: | http://jurnal.unsyiah.ac.id/kanun/article/view/5927 |
Similar Items
-
Kajian Terhadap Pidana Penjara Sebagai Subsidair Pidana Tambahan Pembayaran Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi
by: Christine Juliana Sinaga
Published: (2017-09-01) -
Penerapan Perma Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi
by: Rahma Noviyanti, et al.
Published: (2019-03-01) -
ANTARA UANG PENGGANTI DAN KERUGIAN NEGARA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI
by: Kristwan Genova Damanik
Published: (2016-01-01) -
Eksistensi Kejaksaan Tinggi Aceh dalam Melakukan Penyidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi
by: Satria Ferry
Published: (2017-12-01) -
Pembayaran Pidana Uang Pengganti dalam Perkara Korupsi
by: Intan Munirah, et al.
Published: (2017-08-01)