SYARAT PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM YANG INKONSTITUSIONAL
Keberadaan Partai Politik diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hal ini antara lain dapat diketahui dari pasal-pasal yang berkaitan dengan pemilihan umum. Pengaturan tentang Partai Politik tidak mungkin dilakukan secara lengkap dalam Undang-Undang Dasar sehingga p...
Main Authors: | , |
---|---|
Format: | Article |
Language: | Indonesian |
Published: |
University of Diponegoro, Faculty of Law
2019-07-01
|
Series: | Masalah-Masalah Hukum |
Subjects: | |
Online Access: | https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/23607 |
id |
doaj-30d282f0f04a44a5b7daa470b55d954e |
---|---|
record_format |
Article |
spelling |
doaj-30d282f0f04a44a5b7daa470b55d954e2020-11-24T21:16:19ZindUniversity of Diponegoro, Faculty of LawMasalah-Masalah Hukum2086-26952527-47162019-07-0148324925610.14710/mmh.48.3.2019.249-25615342SYARAT PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM YANG INKONSTITUSIONALBudiman N. P. D. Sinaga0Sahat H. M. T. Sinaga1Universitas HKBP NommensenUniversitas Katolik ParahyanganKeberadaan Partai Politik diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hal ini antara lain dapat diketahui dari pasal-pasal yang berkaitan dengan pemilihan umum. Pengaturan tentang Partai Politik tidak mungkin dilakukan secara lengkap dalam Undang-Undang Dasar sehingga perlu diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan lain terutama dalam Undang-Undang.Materi muatan Undang-Undang tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Akan tetapi, kenyataannya masih ditemukan materi muatan Undang-Undang yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Undang-Undang yang mengandung materi muatan yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar dapat diujidi Mahkamah Konstitusi namun dapat mengurangi kepastian hukum.Para pembentuk Undang-Undang tidak boleh memuat materi muatan yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar dan Pancasila dalam Undang-Undang. Selain itu, para pembentuk Undang-Undang juga tidak boleh membuat Undang-Undang yang bertentangan dengan kepentingan masyarakat. Keterlibatan masyarakat dalam kehidupan kenegaraan melalui Partai Politik tidak boleh dihilangkan melalui Undang-Undang atau peraturan perundang-undangan lain.https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/23607Partai politikpemilihan umuminkonstitusional |
collection |
DOAJ |
language |
Indonesian |
format |
Article |
sources |
DOAJ |
author |
Budiman N. P. D. Sinaga Sahat H. M. T. Sinaga |
spellingShingle |
Budiman N. P. D. Sinaga Sahat H. M. T. Sinaga SYARAT PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM YANG INKONSTITUSIONAL Masalah-Masalah Hukum Partai politik pemilihan umum inkonstitusional |
author_facet |
Budiman N. P. D. Sinaga Sahat H. M. T. Sinaga |
author_sort |
Budiman N. P. D. Sinaga |
title |
SYARAT PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM YANG INKONSTITUSIONAL |
title_short |
SYARAT PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM YANG INKONSTITUSIONAL |
title_full |
SYARAT PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM YANG INKONSTITUSIONAL |
title_fullStr |
SYARAT PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM YANG INKONSTITUSIONAL |
title_full_unstemmed |
SYARAT PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM YANG INKONSTITUSIONAL |
title_sort |
syarat partai politik peserta pemilihan umum yang inkonstitusional |
publisher |
University of Diponegoro, Faculty of Law |
series |
Masalah-Masalah Hukum |
issn |
2086-2695 2527-4716 |
publishDate |
2019-07-01 |
description |
Keberadaan Partai Politik diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hal ini antara lain dapat diketahui dari pasal-pasal yang berkaitan dengan pemilihan umum. Pengaturan tentang Partai Politik tidak mungkin dilakukan secara lengkap dalam Undang-Undang Dasar sehingga perlu diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan lain terutama dalam Undang-Undang.Materi muatan Undang-Undang tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Akan tetapi, kenyataannya masih ditemukan materi muatan Undang-Undang yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Undang-Undang yang mengandung materi muatan yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar dapat diujidi Mahkamah Konstitusi namun dapat mengurangi kepastian hukum.Para pembentuk Undang-Undang tidak boleh memuat materi muatan yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar dan Pancasila dalam Undang-Undang. Selain itu, para pembentuk Undang-Undang juga tidak boleh membuat Undang-Undang yang bertentangan dengan kepentingan masyarakat. Keterlibatan masyarakat dalam kehidupan kenegaraan melalui Partai Politik tidak boleh dihilangkan melalui Undang-Undang atau peraturan perundang-undangan lain. |
topic |
Partai politik pemilihan umum inkonstitusional |
url |
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/23607 |
work_keys_str_mv |
AT budimannpdsinaga syaratpartaipolitikpesertapemilihanumumyanginkonstitusional AT sahathmtsinaga syaratpartaipolitikpesertapemilihanumumyanginkonstitusional |
_version_ |
1726016094602264576 |