ANALISIS PEMANGKU KEPENTINGAN DALAM TRANSFORMASI KEBIJAKAN FISKAL HIJAU

• Main Authors: Fitri Nurfatriani, Dudung Darusman, Dodik Ridho Nurrochmat, Ahmad Erani Yustika
• Format: Article
• Language: Indonesian
• Published: Centre for Social Research and Development, Economics, Policy and Climate Change 2016-06-01
• Series: Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan
• Subjects: Fiskal hijau; kebijakan fiskal kehutanan; pemangku kepentingan; kebijakan
• Online Access: http://ejournal.forda-mof.org/ejournal-litbang/index.php/JAKK/article/view/1533

Kebijakan fiskal kehutanan saat ini masih didominasi oleh pengaturan hasil ekstraksi kayu sehingga belum memasukkan unsur non kayu dan jasa lingkungan serta kinerja daerah dalam pengelolaan hutan sebagai dasar pembagian hasil dari penerimaan kehutanan ke daerah.Untuk itu perlu pergeseran ke arah kebijakan fiskal hijau yang memposisikan manfaat hutan secara menyeluruh.  Sebagai penyiapan kerangka kebijakan fiskal hijau diperlukan analisis terhadap para pemangku kepentingan yang terlibat dalam perumusan kebijakan fiskal hijau dengan melalui serangkaian tahapan yaitu mengidentifikasi, membuat kategori, dan menyelidiki hubungan antara pemangku kepentingandi tingkat nasional dan sub nasional.  Dari hasil analisis diperoleh 18 pemangku kepentingan yang terlibat yang terdiri atas lima pemangku kepentingan kunci, tujuh pemangku kepentingan utama serta enam pemangku kepentingan pendukung.  Berdasarkan kategori pemangku kepentingan yang terlibat dalam perumusan kebijakan fiskal hijau yaitu sebagai key players, context setter, subject dan crowd maka perlu strategi untuk mengoptimalkan pengaturan pemangku kepentingan dalam perwujudan kebijakan fiskal hijau yaitu melalui peningkatan  kolaborasi dan kerjasama antara subject dan key players yang memiliki tingkat kepentingan yang tinggi terhadap kebijakan fiskal hijau.  Hal ini dapat terwujud melalui peningkatan kerjasama dan kolaborasi yang efektif antara pemerintah pusat dan daerah dalam perwujudan kebijakan fiskal hijau dan praktek pengaturan kebijakan fiskal kehutanan saat ini.