ANALISIS PEMANGKU KEPENTINGAN DALAM TRANSFORMASI KEBIJAKAN FISKAL HIJAU
Kebijakan fiskal kehutanan saat ini masih didominasi oleh pengaturan hasil ekstraksi kayu sehingga belum memasukkan unsur non kayu dan jasa lingkungan serta kinerja daerah dalam pengelolaan hutan sebagai dasar pembagian hasil dari penerimaan kehutanan ke daerah.Untuk itu perlu pergeseran ke arah keb...
Main Authors: | , , , |
---|---|
Format: | Article |
Language: | Indonesian |
Published: |
Centre for Social Research and Development, Economics, Policy and Climate Change
2016-06-01
|
Series: | Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan |
Subjects: | |
Online Access: | http://ejournal.forda-mof.org/ejournal-litbang/index.php/JAKK/article/view/1533 |
id |
doaj-3d38aa21eea04ecd94d7b30c04e46e79 |
---|---|
record_format |
Article |
spelling |
doaj-3d38aa21eea04ecd94d7b30c04e46e792020-11-25T00:14:03ZindCentre for Social Research and Development, Economics, Policy and Climate ChangeJurnal Analisis Kebijakan Kehutanan0216-08972502-62672016-06-0112210512410.20886/jakk.2015.12.2.105-1241369ANALISIS PEMANGKU KEPENTINGAN DALAM TRANSFORMASI KEBIJAKAN FISKAL HIJAUFitri Nurfatriani0Dudung Darusman1Dodik Ridho Nurrochmat2Ahmad Erani Yustika3Pusat Penelitian dan Pengembangan Perubahan Iklim dan Kebijakan, Jl. Gunung Batu No. 5 Bogor, IndonesiaDepartemen Manajemen Hutan, Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor, Kampus Darmaga, Bogor, IndonesiaDepartemen Manajemen Hutan, Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor, Kampus Darmaga, Bogor, IndonesiaDepartemen Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, Jl. MT. Haryono 165 Malang, IndonesiaKebijakan fiskal kehutanan saat ini masih didominasi oleh pengaturan hasil ekstraksi kayu sehingga belum memasukkan unsur non kayu dan jasa lingkungan serta kinerja daerah dalam pengelolaan hutan sebagai dasar pembagian hasil dari penerimaan kehutanan ke daerah.Untuk itu perlu pergeseran ke arah kebijakan fiskal hijau yang memposisikan manfaat hutan secara menyeluruh. Sebagai penyiapan kerangka kebijakan fiskal hijau diperlukan analisis terhadap para pemangku kepentingan yang terlibat dalam perumusan kebijakan fiskal hijau dengan melalui serangkaian tahapan yaitu mengidentifikasi, membuat kategori, dan menyelidiki hubungan antara pemangku kepentingandi tingkat nasional dan sub nasional. Dari hasil analisis diperoleh 18 pemangku kepentingan yang terlibat yang terdiri atas lima pemangku kepentingan kunci, tujuh pemangku kepentingan utama serta enam pemangku kepentingan pendukung. Berdasarkan kategori pemangku kepentingan yang terlibat dalam perumusan kebijakan fiskal hijau yaitu sebagai key players, context setter, subject dan crowd maka perlu strategi untuk mengoptimalkan pengaturan pemangku kepentingan dalam perwujudan kebijakan fiskal hijau yaitu melalui peningkatan kolaborasi dan kerjasama antara subject dan key players yang memiliki tingkat kepentingan yang tinggi terhadap kebijakan fiskal hijau. Hal ini dapat terwujud melalui peningkatan kerjasama dan kolaborasi yang efektif antara pemerintah pusat dan daerah dalam perwujudan kebijakan fiskal hijau dan praktek pengaturan kebijakan fiskal kehutanan saat ini.http://ejournal.forda-mof.org/ejournal-litbang/index.php/JAKK/article/view/1533Fiskal hijaukebijakan fiskal kehutananpemangku kepentingankebijakan |
collection |
DOAJ |
language |
Indonesian |
format |
Article |
sources |
DOAJ |
author |
Fitri Nurfatriani Dudung Darusman Dodik Ridho Nurrochmat Ahmad Erani Yustika |
spellingShingle |
Fitri Nurfatriani Dudung Darusman Dodik Ridho Nurrochmat Ahmad Erani Yustika ANALISIS PEMANGKU KEPENTINGAN DALAM TRANSFORMASI KEBIJAKAN FISKAL HIJAU Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Fiskal hijau kebijakan fiskal kehutanan pemangku kepentingan kebijakan |
author_facet |
Fitri Nurfatriani Dudung Darusman Dodik Ridho Nurrochmat Ahmad Erani Yustika |
author_sort |
Fitri Nurfatriani |
title |
ANALISIS PEMANGKU KEPENTINGAN DALAM TRANSFORMASI KEBIJAKAN FISKAL HIJAU |
title_short |
ANALISIS PEMANGKU KEPENTINGAN DALAM TRANSFORMASI KEBIJAKAN FISKAL HIJAU |
title_full |
ANALISIS PEMANGKU KEPENTINGAN DALAM TRANSFORMASI KEBIJAKAN FISKAL HIJAU |
title_fullStr |
ANALISIS PEMANGKU KEPENTINGAN DALAM TRANSFORMASI KEBIJAKAN FISKAL HIJAU |
title_full_unstemmed |
ANALISIS PEMANGKU KEPENTINGAN DALAM TRANSFORMASI KEBIJAKAN FISKAL HIJAU |
title_sort |
analisis pemangku kepentingan dalam transformasi kebijakan fiskal hijau |
publisher |
Centre for Social Research and Development, Economics, Policy and Climate Change |
series |
Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan |
issn |
0216-0897 2502-6267 |
publishDate |
2016-06-01 |
description |
Kebijakan fiskal kehutanan saat ini masih didominasi oleh pengaturan hasil ekstraksi kayu sehingga belum memasukkan unsur non kayu dan jasa lingkungan serta kinerja daerah dalam pengelolaan hutan sebagai dasar pembagian hasil dari penerimaan kehutanan ke daerah.Untuk itu perlu pergeseran ke arah kebijakan fiskal hijau yang memposisikan manfaat hutan secara menyeluruh. Sebagai penyiapan kerangka kebijakan fiskal hijau diperlukan analisis terhadap para pemangku kepentingan yang terlibat dalam perumusan kebijakan fiskal hijau dengan melalui serangkaian tahapan yaitu mengidentifikasi, membuat kategori, dan menyelidiki hubungan antara pemangku kepentingandi tingkat nasional dan sub nasional. Dari hasil analisis diperoleh 18 pemangku kepentingan yang terlibat yang terdiri atas lima pemangku kepentingan kunci, tujuh pemangku kepentingan utama serta enam pemangku kepentingan pendukung. Berdasarkan kategori pemangku kepentingan yang terlibat dalam perumusan kebijakan fiskal hijau yaitu sebagai key players, context setter, subject dan crowd maka perlu strategi untuk mengoptimalkan pengaturan pemangku kepentingan dalam perwujudan kebijakan fiskal hijau yaitu melalui peningkatan kolaborasi dan kerjasama antara subject dan key players yang memiliki tingkat kepentingan yang tinggi terhadap kebijakan fiskal hijau. Hal ini dapat terwujud melalui peningkatan kerjasama dan kolaborasi yang efektif antara pemerintah pusat dan daerah dalam perwujudan kebijakan fiskal hijau dan praktek pengaturan kebijakan fiskal kehutanan saat ini. |
topic |
Fiskal hijau kebijakan fiskal kehutanan pemangku kepentingan kebijakan |
url |
http://ejournal.forda-mof.org/ejournal-litbang/index.php/JAKK/article/view/1533 |
work_keys_str_mv |
AT fitrinurfatriani analisispemangkukepentingandalamtransformasikebijakanfiskalhijau AT dudungdarusman analisispemangkukepentingandalamtransformasikebijakanfiskalhijau AT dodikridhonurrochmat analisispemangkukepentingandalamtransformasikebijakanfiskalhijau AT ahmaderaniyustika analisispemangkukepentingandalamtransformasikebijakanfiskalhijau |
_version_ |
1725391759369830400 |