ANALISIS PENGISIAN UNSUR KETERWAKILAN DAERAH MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM

ANALISIS PENGISIAN UNSUR KETERWAKILAN DAERAH MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM

Sebagai konstituen, rakyat tidak menginginkan anggota DPD yang terpilih bertindak dalam hubungan wakil sebagai partisan akan tetapi rakyat sangat mengharapkan anggota DPD yang terpilih dapat bertindak dalam hubungan wakil sebagai utusan daerah. Terkait dengan unsur keterwakilan daerah dalam pengisia...

Full description

Bibliographic Details
Main Authors: Oksep Adhayanto, Irman Irman, Nurhasanah Nurhasanah
Format: Article
Language:Indonesian
Published: University of Diponegoro, Faculty of Law 2019-07-01
Series:Masalah-Masalah Hukum
Subjects:
Lembaga Perwakilan
DPD
Pemilihan Umum
Online Access:https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/21668
id doaj-4071979a388a46d8bb688928ec8c9247
record_format Article
spelling doaj-4071979a388a46d8bb688928ec8c92472020-11-25T02:39:31ZindUniversity of Diponegoro, Faculty of LawMasalah-Masalah Hukum2086-26952527-47162019-07-0148323324010.14710/mmh.48.3.2019.233-24015340ANALISIS PENGISIAN UNSUR KETERWAKILAN DAERAH MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUMOksep Adhayanto0Irman Irman1Nurhasanah Nurhasanah2Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Maritim Raja Ali HajiProgram Studi Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Maritim Raja Ali HajiProgram Studi Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Maritim Raja Ali HajiSebagai konstituen, rakyat tidak menginginkan anggota DPD yang terpilih bertindak dalam hubungan wakil sebagai partisan akan tetapi rakyat sangat mengharapkan anggota DPD yang terpilih dapat bertindak dalam hubungan wakil sebagai utusan daerah. Terkait dengan unsur keterwakilan daerah dalam pengisian keanggotaan DPD menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 serta implikasi dari unsur keterwakilan daerah yang diisi oleh keterwakilan politik. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang menggunakan data sekunder. Hasil penelitian ini bahwa dalam pemilihan calon anggota DPD guna mewujudkan persaingan yang sehat antar calon perlu persyaratan pembatasan keterlibatan calon yang berasal dari partai politik. Calon anggota DPD yang berasal dari partai politik akan menghadapi conflict of interest dalam menjalankan tugas dan fungsinya disatu sisi terkait kepentingan daerah dan disisi lain terdapat kepentingan politik.https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/21668Lembaga PerwakilanDPDPemilihan Umum
collection DOAJ
language Indonesian
format Article
sources DOAJ
author Oksep Adhayanto
Irman Irman
Nurhasanah Nurhasanah
spellingShingle Oksep Adhayanto
Irman Irman
Nurhasanah Nurhasanah
ANALISIS PENGISIAN UNSUR KETERWAKILAN DAERAH MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM
Masalah-Masalah Hukum
Lembaga Perwakilan
DPD
Pemilihan Umum
author_facet Oksep Adhayanto
Irman Irman
Nurhasanah Nurhasanah
author_sort Oksep Adhayanto
title ANALISIS PENGISIAN UNSUR KETERWAKILAN DAERAH MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM
title_short ANALISIS PENGISIAN UNSUR KETERWAKILAN DAERAH MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM
title_full ANALISIS PENGISIAN UNSUR KETERWAKILAN DAERAH MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM
title_fullStr ANALISIS PENGISIAN UNSUR KETERWAKILAN DAERAH MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM
title_full_unstemmed ANALISIS PENGISIAN UNSUR KETERWAKILAN DAERAH MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM
title_sort analisis pengisian unsur keterwakilan daerah menurut undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum
publisher University of Diponegoro, Faculty of Law
series Masalah-Masalah Hukum
issn 2086-2695
2527-4716
publishDate 2019-07-01
description Sebagai konstituen, rakyat tidak menginginkan anggota DPD yang terpilih bertindak dalam hubungan wakil sebagai partisan akan tetapi rakyat sangat mengharapkan anggota DPD yang terpilih dapat bertindak dalam hubungan wakil sebagai utusan daerah. Terkait dengan unsur keterwakilan daerah dalam pengisian keanggotaan DPD menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 serta implikasi dari unsur keterwakilan daerah yang diisi oleh keterwakilan politik. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang menggunakan data sekunder. Hasil penelitian ini bahwa dalam pemilihan calon anggota DPD guna mewujudkan persaingan yang sehat antar calon perlu persyaratan pembatasan keterlibatan calon yang berasal dari partai politik. Calon anggota DPD yang berasal dari partai politik akan menghadapi conflict of interest dalam menjalankan tugas dan fungsinya disatu sisi terkait kepentingan daerah dan disisi lain terdapat kepentingan politik.
topic Lembaga Perwakilan
DPD
Pemilihan Umum
url https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/21668
work_keys_str_mv AT oksepadhayanto analisispengisianunsurketerwakilandaerahmenurutundangundangnomor7tahun2017tentangpemilihanumum
AT irmanirman analisispengisianunsurketerwakilandaerahmenurutundangundangnomor7tahun2017tentangpemilihanumum
AT nurhasanahnurhasanah analisispengisianunsurketerwakilandaerahmenurutundangundangnomor7tahun2017tentangpemilihanumum
_version_ 1724785693322903552

Similar Items