Reaksi Pasar Modal Terhadap Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak

Reaksi Pasar Modal Terhadap Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak

The aim of this research is to analyze the market reaction on Indonesian Law no 11 2016 about Tax Amnesty. The market reaction is measured using abnormal return which happens in a company including the LQ45 index. To determine the sample, this research is using non probability sampling with purposin...

Full description

Bibliographic Details
Main Authors:	Made Ari Prihastini, Bambang Suprasto Herkulanus
Format:	Article
Language:	Indonesian
Published:	Universitas Udayana 2017-11-01
Series:	E-Jurnal Akuntansi
Online Access:	https://ojs.unud.ac.id/index.php/Akuntansi/article/view/34834

Similar Items

Implikasi Penerapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak
by: Agus Saiful Abib, et al.
Published: (2017-01-01)

PEMBAHARUAN PERATURAN PAJAK HOTEL MELALUI UNDANG UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2009 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
by: Hendro Saptono
Published: (2010-01-01)

Perbandingan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan dengan Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
by: Mailinda Eka Yuniza
Published: (2012-02-01)

IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NO 28 TAHUN 2004 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NO 16 TAHUN 2001 TENTANG YAYASAN
by: Sukirman Sukirman
Published: (2009-01-01)

IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NO 28 TAHUN 2004 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NO 16 TAHUN 2001 TENTANG YAYASAN
by: Sukirman
Published: (2009-01-01)

Rekonsepsi Frasa "Mengesankan Ketelanjangan" dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi
by: Tomy Michael
Published: (2014-12-01)

IMPLIKASI UTANG PAJAK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2008 TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN TERHADAP WAJIB PAJAK
by: Tri Setiady
Published: (2016-04-01)

Desentralisasi Penyelenggara Penanaman Modal (Suatu Tinjauan atas Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal)
by: Muhammad Insa Ansari
Published: (2010-08-01)

PENTAWILAN PASAL 7A UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945
by: Tomy Michael
Published: (2013-08-01)

Inkonsistensi Kedaulatan Rakyat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
by: Budiman NPD Sinaga
Published: (2013-04-01)

KEADILAN BAGI KONSUMEN: MEMBEDAH UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 1999
by: Kholijah Kholijah
Published: (2015-08-01)

Optimalisasi Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Hal Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
by: Ramadiyagus Ramadiyagus, et al.
Published: (2018-12-01)

Optimalisasi Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Hal Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
by: Rizki Wahyudi, et al.
Published: (2018-12-01)

KORELASI TEORI LOVE THY NEIGHBOUR DENGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 1998 TENTANG KESEJAHTERAAN LANJUT USIA
by: Tomy Michael
Published: (2014-02-01)

PRO DAN KONTRA UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PENYANDANG DISABILITAS
by: Denda Devi Sarah
Published: (2020-12-01)

Persoalan Yuridis Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers
by: Ahmad Irzal Fardiansyah
Published: (2013-08-01)

Analisis Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
by: Raja Ahmad Faisal Harahap, et al.
Published: (2019-11-01)

PENEGAKAN HUKUM PIDANA DI BIDANG PERIKANAN (Berdasarkan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan)
by: Jeanne Darc Noviyanti Manik
Published: (2018-10-01)

Perkembangan Politik Hukum Pemerintahan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
by: Agus Kusnadi
Published: (2015-12-01)

Analisis Yuridis Pasal 93 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
by: Ophie Rosaria Hidayat
Published: (2021-06-01)

Tinjauan Hukum Investasi Dampak Judicial Review Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal
by: Devi Andani
Published: (2020-08-01)

IMPLIKASI PEMBERLAKUAN UNDANG-UNDANG NO. 9 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN KEDUA UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAH DAERAH ATAS PERIZINAN PERTAMBANGAN TERHADAP LEGISLASI DI DAERAH
by: Nurul Laili Fadhilah
Published: (2016-12-01)

Implikasi Yuridis Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan di Indonesia
by: Dian Kus Pratiwi
Published: (2017-10-01)

ANALISIS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2003 TENTANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL TERHADAP AKSES ORANG MISKIN PADA PENDIDIKAN
by: Rizki Nur Amalia, et al.
Published: (2019-01-01)

MODEL PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH MENURUT UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH
by: King Sulaiman
Published: (2018-10-01)

POLITIK HUKUM PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA
by: Muhammad Jeffry Rananda
Published: (2016-04-01)

PARAMETER PENGAWASAN POLITIK DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA MENURUT UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945
by: Hananto Widodo
Published: (2019-11-01)

Telaah kritis terhadap Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
by: Suharno Suharno
Published: (2004-12-01)

UPAYA PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA
by: Yelia Natasya Winstar, et al.
Published: (2017-04-01)

KEWENANGAN PEMERINTAH PROVINSI BALI DALAM PENYELENGGARAAN PENANAMAN MODAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2007 TENTANG PENANAMAN MODAL
by: Anak Agung Ngurah Agung Satrya Diana
Published: (2015-12-01)

EFEKTIVITAS SANKSI PIDANA PAJAK DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2007 TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN (Studi di Pengadilan Pajak Jakarta)
by: Tri Wibowo
Published: (2009-09-01)

EFEKTIVITAS SANKSI PIDANA PAJAK DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2007 TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN (Studi di Pengadilan Pajak Jakarta)
by: Tri Wibowo
Published: (2009-09-01)

Implementasi Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa di Desa Tempel Kecamatan Wedung Kabupaten Demak
by: Nur Faizah, et al.
Published: (2017-08-01)

KEWENANGAN PEMERINTAH DALAM PERLINDUNGAN HUKUM PELAYANAN KESEHATAN TRADISIONAL DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN
by: Bunga Agustina
Published: (2016-05-01)

HARMONISASI SISTEM HUKUM ISLAM TERHADAP DIVERSI DALAM UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK
by: Marsaid
Published: (2018-06-01)

TAFSIR MAKNA NEGARA HUKUM DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945
by: Janpatar Simamora
Published: (2014-09-01)

TAFSIR MAKNA NEGARA HUKUM DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945
by: Janpatar Simamora
Published: (2014-09-01)

OTOKRITIK TERHADAP KEMANDIRIAN BADAN PERADILAN DALAM UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945
by: Kamaruddin Kamaruddin
Published: (2014-06-01)

Artikel Kehormatan: Urgensi Pengaturan Desa dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
by: Ni'matul Huda
Published: (2017-08-01)

RISIKO DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA ANAK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK
by: Sherly Ayuna Putri, S.H., M.H
Published: (2017-09-01)

Cannot write session to /tmp/vufind_sessions/sess_5fu0aoqr1vei6k3bs3r6hb65s5