Kebijakan Penetapan Bitung Sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)

The Bitung Special Economic Zone (SEZ) is a regional development policy specially devised to drive economic growth based on well-set-up infrastructures, and incentives. The role of central government in supervising the policy is very important in coping with each negative impact, both economic as w...

Full description

Bibliographic Details
Main Authors: Radityo Pramoda, Tenny Apriliani
Format: Article
Language:English
Published: Puslatbang KDOD Lembaga Administrasi Negara 2016-10-01
Series:Jurnal Borneo Administrator: Media Pengembangan Paradigma dan Gaya Baru Manajemen Pemerintahan Daerah
Online Access:http://samarinda.lan.go.id/jba/index.php/jba/article/view/238
id doaj-4bdb22197c30414dbee6959af17dbe75
record_format Article
spelling doaj-4bdb22197c30414dbee6959af17dbe752021-05-05T01:12:31ZengPuslatbang KDOD Lembaga Administrasi NegaraJurnal Borneo Administrator: Media Pengembangan Paradigma dan Gaya Baru Manajemen Pemerintahan Daerah1858-03002407-67672016-10-0112210.24258/jba.v12i2.238238Kebijakan Penetapan Bitung Sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)Radityo PramodaTenny Apriliani The Bitung Special Economic Zone (SEZ) is a regional development policy specially devised to drive economic growth based on well-set-up infrastructures, and incentives. The role of central government in supervising the policy is very important in coping with each negative impact, both economic as well as social. The sole purpose of this qualitative research is to study the implementation of the regional development policy of Bitung as a Special Economic Zone. The analysis had been carried out with a case study approach, and then descriptively elaborated, and resulted in the finding of: (1) the previous development and infrastructure blueprint at the Bitung City level have so far been in line with the SEZ; (2) the SEZ has so far been attracting industry-based investment and creating work for the labors; (3) the formulated local regulations have been considered enough in giving legal security toward investment; (4) the establishment of Bitung as an SEZ has been considered as a sound strategic policy; and (5) the readiness of Bitung as an SEZ has been deemed adequate, despite the facts that it still needed minor adjustments in a few aspects, such as: better socialization, acceleration of land relinquishment, and increasing electricity/power. Keywords: Policy, Bitung Determination, Special Economic Zone (SEZ). Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Bitung merupakan kebijakan pengembangan wilayah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang didukung infrastruktur berkualitas, serta pemberian kemudahan (insentif). Fungsi pemerintah pusat mengawal KEK Bitung, sangat penting untuk mencegah timbulnya dampak negatif secara ekonomi dan sosial. Penelitian kualitatif ini bertujuan untuk mengkaji implementasi pembangunan ekonomi dan penetapan kebijakan Bitung sebagai KEK. Analisis kajian dilakukan menggunakan pendekatan studi kasus, yang dipaparkan secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan: (1) pembangunan yang telah ada maupun pengembangan rencana infrastruktur pada kawasan Kota Bitung sudah mendukung KEK; (2) KEK Bitung telah menciptakan investasi berbasis industri dan penyerapan tenaga kerja; (3) regulasi lokal yang dibentuk sudah memberikan kepastian hukum kepada investor; (4) Penetapan KEK Bitung merupakan kebijakan strategis pemerintah yang tepat; (5) kesiapan Bitung menjadi KEK secara umum sudah memadai, tetapi masih perlu untuk melaksanakan: sosialisasi kepada masyarakat, percepatan eksekusi pembebasan lahan, dan penambahan daya listrik. Kata kunci: Kebijakan, Penetapan Bitung, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). http://samarinda.lan.go.id/jba/index.php/jba/article/view/238
collection DOAJ
language English
format Article
sources DOAJ
author Radityo Pramoda
Tenny Apriliani
spellingShingle Radityo Pramoda
Tenny Apriliani
Kebijakan Penetapan Bitung Sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)
Jurnal Borneo Administrator: Media Pengembangan Paradigma dan Gaya Baru Manajemen Pemerintahan Daerah
author_facet Radityo Pramoda
Tenny Apriliani
author_sort Radityo Pramoda
title Kebijakan Penetapan Bitung Sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)
title_short Kebijakan Penetapan Bitung Sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)
title_full Kebijakan Penetapan Bitung Sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)
title_fullStr Kebijakan Penetapan Bitung Sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)
title_full_unstemmed Kebijakan Penetapan Bitung Sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)
title_sort kebijakan penetapan bitung sebagai kawasan ekonomi khusus (kek)
publisher Puslatbang KDOD Lembaga Administrasi Negara
series Jurnal Borneo Administrator: Media Pengembangan Paradigma dan Gaya Baru Manajemen Pemerintahan Daerah
issn 1858-0300
2407-6767
publishDate 2016-10-01
description The Bitung Special Economic Zone (SEZ) is a regional development policy specially devised to drive economic growth based on well-set-up infrastructures, and incentives. The role of central government in supervising the policy is very important in coping with each negative impact, both economic as well as social. The sole purpose of this qualitative research is to study the implementation of the regional development policy of Bitung as a Special Economic Zone. The analysis had been carried out with a case study approach, and then descriptively elaborated, and resulted in the finding of: (1) the previous development and infrastructure blueprint at the Bitung City level have so far been in line with the SEZ; (2) the SEZ has so far been attracting industry-based investment and creating work for the labors; (3) the formulated local regulations have been considered enough in giving legal security toward investment; (4) the establishment of Bitung as an SEZ has been considered as a sound strategic policy; and (5) the readiness of Bitung as an SEZ has been deemed adequate, despite the facts that it still needed minor adjustments in a few aspects, such as: better socialization, acceleration of land relinquishment, and increasing electricity/power. Keywords: Policy, Bitung Determination, Special Economic Zone (SEZ). Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Bitung merupakan kebijakan pengembangan wilayah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang didukung infrastruktur berkualitas, serta pemberian kemudahan (insentif). Fungsi pemerintah pusat mengawal KEK Bitung, sangat penting untuk mencegah timbulnya dampak negatif secara ekonomi dan sosial. Penelitian kualitatif ini bertujuan untuk mengkaji implementasi pembangunan ekonomi dan penetapan kebijakan Bitung sebagai KEK. Analisis kajian dilakukan menggunakan pendekatan studi kasus, yang dipaparkan secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan: (1) pembangunan yang telah ada maupun pengembangan rencana infrastruktur pada kawasan Kota Bitung sudah mendukung KEK; (2) KEK Bitung telah menciptakan investasi berbasis industri dan penyerapan tenaga kerja; (3) regulasi lokal yang dibentuk sudah memberikan kepastian hukum kepada investor; (4) Penetapan KEK Bitung merupakan kebijakan strategis pemerintah yang tepat; (5) kesiapan Bitung menjadi KEK secara umum sudah memadai, tetapi masih perlu untuk melaksanakan: sosialisasi kepada masyarakat, percepatan eksekusi pembebasan lahan, dan penambahan daya listrik. Kata kunci: Kebijakan, Penetapan Bitung, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).
url http://samarinda.lan.go.id/jba/index.php/jba/article/view/238
work_keys_str_mv AT radityopramoda kebijakanpenetapanbitungsebagaikawasanekonomikhususkek
AT tennyapriliani kebijakanpenetapanbitungsebagaikawasanekonomikhususkek
_version_ 1721475923184713728