Ahmadiyah, conflicts, and violence in contemporary Indonesia

• Main Author: Nina Mariani
• Format: Article
• Language: English
• Published: IAIN Salatiga 2013-06-01
• Series: Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies
• Subjects: Ahmadiyah; Conflict; Violence; Persecution; Government
• Online Access: http://ijims.iainsalatiga.ac.id/index.php/ijims/article/view/100
• ISSN: 2089-1490; 2406-825X

This article examines conflicts and violence experienced by Ahmadiyah commu-nity in Indonesia after reformasi era. In spite of diversities among Muslims in Indonesia, Ahmadiyah (Jemaat Ahmadiyah Indonesia) has been experiencing some forms of violence both from other Muslims and government. The number of violence has risen dramatically after the issuing second fatwa from Majelis Ulama Indonesia in 2005 and the Joint Ministerial Decree (SKB) on Ahmadiyah. Those forms of violence are issuing decree on banning Ahmadiyah, sealing the mosques and banning of doing religious activities, and mobbing the mosques and houses, including killing. Furthermore, this paper argues that Indonesia’s goverment does not take its responsibility to protect its people particularly from minorities groups, even some local governments also do violence towards Ahmadiyah community. Artikel  ini  membahas  konflik  dan  kekerasan  yang  dialami  oleh  komunitas Ahmadiyah di Indonesia setelah masa reformasi. Walaupun Muslim di Indonesia sangat beragam, Jemaat Ahmadiyah Indonesia mengalami beberapa bentuk kekerasn baik dari Muslim yang lain maupun dari pemerintah. Jumlah kekerasna yang menimpa mereka meningkat tajam setelah dikeluarkannya fatwa sesat kedua dari MUI pada tahun 2005 dan Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri mengenai Ahmadiyah. Berbagai bentuk kekerasan yang menimpa mereka yaitu pengeluaran peraturan pelarangan keberadaan Jemaat Ahmadiyah di berbagai provinsi, penyegelan masjid dan pelarangan melakukan aktifitas keagamaan, penyerangan  masjid-  masjid  dan  rumah-rumah  warga  Ahmadiyah,  bahkan pembunuhan.  Selain  itu,  pemerintah  pusat  sepertinya  tidak  melaksanakan kewajibannya untuk melindungi warganya, terutama dari kalangan minoritas bahkan beberapa pemerintah lokal justru melakukan kekerasan terhadap warga Ahmadiyah di daerahnya.