PROSES POLITIK DALAM PEMBENTUKAN REGULASI PEMILU: Analisis Pertarungan Kekuasaan pada Pembentukan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu

• Main Author: Sholehudin Zuhri
• Format: Article
• Language: Indonesian
• Published: Universitas Padjadjaran 2018-10-01
• Series: Jurnal Wacana Politik
• Subjects: Pertarungan kekuasaan; keputusan politik; regulasi Pemilu; pembentukan regulasi
• Online Access: http://jurnal.unpad.ac.id/wacanapolitik/article/view/17670
• ISSN: 2502-9185; 2549-2969

Menganalisis perumusan regulasi pemilu tidak dapat dipisahkan dari dinamika realitas politik, yang didefinisikan oleh perebutan kekuasaan dalam keputusan politik. Penelitiantentang proses politik pada pembentukan Undang- Undang Nomor 7/2017 menjadi penting, karena fraksi-fraksi di parlemen telah berupaya memasukanpreferensi politiknya ke dalam undang-undang tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan teori elite dan institusionalisme untuk meneliti dinamisme fraksi di parlemen dan hubungannya dengan partai elit dalam perspektif formal institusional. Dengan menggunakan metode kualitatif, melalui elaborasi dinamika keputusan politik dan notulen rapat pembahasan rancangan undang-undang, penelitian ini menemukan bahwa pertarungan kekuasaan dalam pembentukan Undang-Undang Nomor 7/2017 tentang pemilu berlangsung dalam beberapa tahap. Pertama, proses antar faksi pada diskusi Panitia Khusus. Kedua, proses pencapaian kesepakatan yang tidak bisa diraih pada fase sebelumnya. Ketiga, konsesi politik di tingkat elite partai politik. Di sisi lain, perbedaan tajam di antara fraksi-fraksi telah menyebabkan dukungan politik untuk regulasi pemilu tidak solid, sehingga keputusan akhirnya dibuat melalui voting dan diwarnai tindakan walk-out oleh empat fraksi di parlemen.