ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DI SUMATERA UTARA (STUDI PADA BADAN LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI SUMATERA UTARA)

• Main Authors: Marsuyetno Marsuyetno, R. Hamdani Harahap
• Format: Article
• Language: Indonesian
• Published: Universitas Medan Area 2013-06-01
• Series: Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal)
• Subjects: Implementasi kebijakan, pengelolaan lingkungan hidup.
• Online Access: http://ojs.uma.ac.id/index.php/adminpublik/article/view/1349
• ISSN: 2088-527X; 2548-7787

<p>Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis untuk menganalisis implementasi Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Sumatera Utara yang dilaksanakan oleh Pada Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara, yang dilihat dari aspek komunikasi, sumber-sumber, kecenderungan dan struktur birokrasi . Metode yang digunakan merupakan penelitian deskriftif dengan sumberdata diperoleh melalui kuesioner. Sampel diambil secara purposive sebanyak 39 orang. Analisis data dilakukan dengan analisis deskriptif dengan tabel frekuensi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi kebijakan Pengelolaan Lingkungan Hidup  pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dilihat dari factor-faktor: komunikasi kebijakan, sumber-sumber yang digunakan dalam implementasi kebijakan seperti sumber daya manusia dan sumber dana serta prasarana, faktor kecenderungan dan faktor struktur birokrasi, menunjukkan bahwa dalam proses implementasi kebijakan Pengelolaan Lingkungan Hidup  di Sumatera Utara belum berjalan secara efektif. Apabila dilihat dari masing-masing indikator, menunjukkan bahwa dari keempat indikator tersebut hanya indikator komunikasi yang tergolong efektif, sedangkan untuk indikator kecenderungan dan struktur birokrasi, menunjukkan belum efektif dan untuk faktor sumber-sumber yang digunakan dalam implementasi kebijakan seperti sumber daya manusia dan sumber dana serta prasarana menunjukkan tidak efektif.Belum efektifnya implementasi kebijakan Pengelolaan Lingkungan Hidup  pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, disebabkan karena kurangnya dukungan dana, kurang koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, kualitas sumberdaya manusia pelaksana kebijakan yang masih rendah, sering terjadinya perubahan struktur organisasi dan kebijakan, dan pihak pembuat dan pelaksana kebijakan berada pada instansi yang berbeda.</p>