Analisis Distorsi Kebijakan Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten terhadap Proyek PLTPB
Post-reforms goverment authority in Indonesia were no longer centralized. Decentralization then emerged as dispersion of the central goverment affairs to the regional goverment. This article discusses the incompatibility of the Geothermal Power Plant (PLTPB) project issued by the district / city gov...
Main Author: | Rofingi Rofingi |
---|---|
Format: | Article |
Language: | English |
Published: |
Fakultas Syariah IAIN Purwokerto
2018-12-01
|
Series: | Volksgeist |
Subjects: | |
Online Access: | http://ejournal.iainpurwokerto.ac.id/index.php/volksgeist/article/view/1815 |
Similar Items
-
PENGARUH PENERAPAN E-GOVERNMENT TERHADAP PELAKSANAAN TATA KELOLA PEMERINTAH DI PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR
by: Toni Heryana
Published: (2013-04-01) -
PENGARUH GOOD GOVERNMENT GOVERNANCE DAN UKURAN LEGISLATIF TERHADAP KINERJA PEMERINTAH DAERAH (STUDI PADA PEMERINTAH PROVINSI DI INDONESIA)
by: Hutapea Lastiar Hutapea, et al.
Published: (2017-11-01) -
Sinergisitas Penataan Ruang (Suatu Penelitian terhadap Kebijakan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Aceh)
by: Efendi Efendi, et al.
Published: (2010-12-01) -
PENINGKATAN KINERJA PEMERINTAH DAERAH MELALUI E-GOVERNANCE BERBASIS SUMBER DAYA MANUSIA STRATEGIK (STUDI KASUS DI PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK)
by: Edy Suprianto
Published: (2015-01-01) -
Pengaruh Good Governance, Pengelolaan Keuangan Daerah dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Kinerja Pemerintah Daerah
by: Muhammad Rayindha Prasatyayang, et al.
Published: (2017-11-01)