KONSEP HAK UNTUK DILUPAKAN SEBAGAI PEMENUHAN HAK KORBAN REVENGE PORN BERDASARKAN PASAL 26 UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

• Main Author: Hwian Christianto
• Format: Article
• Language: English
• Published: Universitas Gadjah Mada 2020-06-01
• Series: Mimbar Hukum
• Subjects: hak untuk dilupakan; korban; revenge porn
• Online Access: https://jurnal.ugm.ac.id/jmh/article/view/51110
• ISSN: 0852-100X; 2443-0994

Abstract Revenge porn victims experience prolonged and severe mental suffering due to defamation and negative stigma. Article 26.1 of Information and Electronic Transaction Act arranged a mechanism that victims shall request to the internet service provider to block or eliminate an information or content through a court decision. Juridical-normative research method was used through laws and regulations understandings related to victims’ rights complemented with understanding the form of victims as predisposed victims and participating victims. As a result, the right to be forgotten is a part of human rights as recognition of oneself as a victim, so that the elimination of violating electronic information that is detrimental to the victim becomes the fulfillment mechanism. Intisari Korban revenge porn mengalami penderitaan mental yang berkepanjangan dan berat akibat pencemaran nama baik dan stigma negatif. Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur mekanisme korban harus memohon kepada penyedia jasa internet untuk memblokir atau menghapus informasi melalui penetapan pengadilan. Metode penelitian yuridis normatif digunakan melalui pemahaman peraturan perundang-undangan terkait hak korban dilengkapi pemahaman bentuk korban sebagai predisposed victims dan participating victims. Hasilnya, hak untuk dilupakan merupakan bagian dari hak asasi manusia sebagai pengakuan diri sebagai korban sehingga penghapusan informasi elektronik yang melanggar yang merugikan korban menjadi mekanisme pemenuhanya.