KONSEP HAK UNTUK DILUPAKAN SEBAGAI PEMENUHAN HAK KORBAN REVENGE PORN BERDASARKAN PASAL 26 UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
Abstract Revenge porn victims experience prolonged and severe mental suffering due to defamation and negative stigma. Article 26.1 of Information and Electronic Transaction Act arranged a mechanism that victims shall request to the internet service provider to block or eliminate an information or c...
Main Author: | |
---|---|
Format: | Article |
Language: | English |
Published: |
Universitas Gadjah Mada
2020-06-01
|
Series: | Mimbar Hukum |
Subjects: | |
Online Access: | https://jurnal.ugm.ac.id/jmh/article/view/51110 |
id |
doaj-617087d882a347aab025a87b3d72d4e3 |
---|---|
record_format |
Article |
spelling |
doaj-617087d882a347aab025a87b3d72d4e32020-11-25T03:41:23ZengUniversitas Gadjah MadaMimbar Hukum0852-100X2443-09942020-06-0132217519210.22146/jmh.5111028510KONSEP HAK UNTUK DILUPAKAN SEBAGAI PEMENUHAN HAK KORBAN REVENGE PORN BERDASARKAN PASAL 26 UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIKHwian Christianto0Faculty of Law University of Surabaya SurabayaAbstract Revenge porn victims experience prolonged and severe mental suffering due to defamation and negative stigma. Article 26.1 of Information and Electronic Transaction Act arranged a mechanism that victims shall request to the internet service provider to block or eliminate an information or content through a court decision. Juridical-normative research method was used through laws and regulations understandings related to victims’ rights complemented with understanding the form of victims as predisposed victims and participating victims. As a result, the right to be forgotten is a part of human rights as recognition of oneself as a victim, so that the elimination of violating electronic information that is detrimental to the victim becomes the fulfillment mechanism. Intisari Korban revenge porn mengalami penderitaan mental yang berkepanjangan dan berat akibat pencemaran nama baik dan stigma negatif. Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur mekanisme korban harus memohon kepada penyedia jasa internet untuk memblokir atau menghapus informasi melalui penetapan pengadilan. Metode penelitian yuridis normatif digunakan melalui pemahaman peraturan perundang-undangan terkait hak korban dilengkapi pemahaman bentuk korban sebagai predisposed victims dan participating victims. Hasilnya, hak untuk dilupakan merupakan bagian dari hak asasi manusia sebagai pengakuan diri sebagai korban sehingga penghapusan informasi elektronik yang melanggar yang merugikan korban menjadi mekanisme pemenuhanya.https://jurnal.ugm.ac.id/jmh/article/view/51110hak untuk dilupakankorbanrevenge porn |
collection |
DOAJ |
language |
English |
format |
Article |
sources |
DOAJ |
author |
Hwian Christianto |
spellingShingle |
Hwian Christianto KONSEP HAK UNTUK DILUPAKAN SEBAGAI PEMENUHAN HAK KORBAN REVENGE PORN BERDASARKAN PASAL 26 UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK Mimbar Hukum hak untuk dilupakan korban revenge porn |
author_facet |
Hwian Christianto |
author_sort |
Hwian Christianto |
title |
KONSEP HAK UNTUK DILUPAKAN SEBAGAI PEMENUHAN HAK KORBAN REVENGE PORN BERDASARKAN PASAL 26 UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK |
title_short |
KONSEP HAK UNTUK DILUPAKAN SEBAGAI PEMENUHAN HAK KORBAN REVENGE PORN BERDASARKAN PASAL 26 UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK |
title_full |
KONSEP HAK UNTUK DILUPAKAN SEBAGAI PEMENUHAN HAK KORBAN REVENGE PORN BERDASARKAN PASAL 26 UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK |
title_fullStr |
KONSEP HAK UNTUK DILUPAKAN SEBAGAI PEMENUHAN HAK KORBAN REVENGE PORN BERDASARKAN PASAL 26 UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK |
title_full_unstemmed |
KONSEP HAK UNTUK DILUPAKAN SEBAGAI PEMENUHAN HAK KORBAN REVENGE PORN BERDASARKAN PASAL 26 UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK |
title_sort |
konsep hak untuk dilupakan sebagai pemenuhan hak korban revenge porn berdasarkan pasal 26 undang-undang informasi dan transaksi elektronik |
publisher |
Universitas Gadjah Mada |
series |
Mimbar Hukum |
issn |
0852-100X 2443-0994 |
publishDate |
2020-06-01 |
description |
Abstract
Revenge porn victims experience prolonged and severe mental suffering due to defamation and negative stigma. Article 26.1 of Information and Electronic Transaction Act arranged a mechanism that victims shall request to the internet service provider to block or eliminate an information or content through a court decision. Juridical-normative research method was used through laws and regulations understandings related to victims’ rights complemented with understanding the form of victims as predisposed victims and participating victims. As a result, the right to be forgotten is a part of human rights as recognition of oneself as a victim, so that the elimination of violating electronic information that is detrimental to the victim becomes the fulfillment mechanism.
Intisari
Korban revenge porn mengalami penderitaan mental yang berkepanjangan dan berat akibat pencemaran nama baik dan stigma negatif. Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur mekanisme korban harus memohon kepada penyedia jasa internet untuk memblokir atau menghapus informasi melalui penetapan pengadilan. Metode penelitian yuridis normatif digunakan melalui pemahaman peraturan perundang-undangan terkait hak korban dilengkapi pemahaman bentuk korban sebagai predisposed victims dan participating victims. Hasilnya, hak untuk dilupakan merupakan bagian dari hak asasi manusia sebagai pengakuan diri sebagai korban sehingga penghapusan informasi elektronik yang melanggar yang merugikan korban menjadi mekanisme pemenuhanya. |
topic |
hak untuk dilupakan korban revenge porn |
url |
https://jurnal.ugm.ac.id/jmh/article/view/51110 |
work_keys_str_mv |
AT hwianchristianto konsephakuntukdilupakansebagaipemenuhanhakkorbanrevengepornberdasarkanpasal26undangundanginformasidantransaksielektronik |
_version_ |
1724529956817469440 |