Zakat sebagai Pendapatan Asli Daerah dalam Undang-Undang Pemerintahan Aceh

ABSTRAK. Zakat sebagai salah satu penerimaan asli daerah masuk dalam sistem tata kelola keuangan negara yang dikelola oleh Baitul Mal. Lembaga ini merupakan amil zakat resmi yang dibentuk Pemerintah Aceh sebagai lembaga nonstruktural dan bersifat independen. Tulisan membahas pengelolaan zakat sebaga...

Full description

Bibliographic Details
Main Author: Armiadi Musa
Format: Article
Language:Indonesian
Published: Universitas Syiah Kuala 2016-12-01
Series:Kanun: Jurnal Ilmu Hukum
Subjects:
Online Access:http://jurnal.unsyiah.ac.id/kanun/article/view/5933
id doaj-61df1b4e22874614b78a7b1531370e50
record_format Article
spelling doaj-61df1b4e22874614b78a7b1531370e502020-11-25T00:44:13ZindUniversitas Syiah KualaKanun: Jurnal Ilmu Hukum0854-54992527-84282016-12-0118340341510.24815/kanun.v18i3.59334857Zakat sebagai Pendapatan Asli Daerah dalam Undang-Undang Pemerintahan AcehArmiadi Musa0Universitas Islam Negeri Ar-RaniryABSTRAK. Zakat sebagai salah satu penerimaan asli daerah masuk dalam sistem tata kelola keuangan negara yang dikelola oleh Baitul Mal. Lembaga ini merupakan amil zakat resmi yang dibentuk Pemerintah Aceh sebagai lembaga nonstruktural dan bersifat independen. Tulisan membahas pengelolaan zakat sebagai PAD oleh Baitul Mal di Aceh. Pembahasan akan mendeskripsikan bagaimana polemik itu terjadi dan telah mengancam lembaga amil ini tergiring dan terjebak dalam kontestasi dan konflik regulasi yang belum terselesaikan. Tulisan ini menawarkan agar zakat sebagai PAD harus diperlakukan dan diatur secara khusus. Mekanisme yang ditawarkan adalah ditempatkan pada rekening khusus yang tidak dilimpahkan kepada penerimaan yang lain.   Tithe as a Local Revenue in the Law on Government Of Aceh   ABSTRACT. Tithe (zakat) as one of the original reception area included in the financial governance of the country run by the Baitul Mal. The Institute is officially established amil zakat Government of Aceh as a non-structural institution and independent. Article discussing the management of zakat as local revenue by Baitul Mal in Aceh. The discussion will describe how the disputes have occurred and have been threatening this amil institution tergiring and stuck in contestation and regulation unresolved conflicts. This paper offered to charity as the local revenue should be treated and dealt with specifically. The mechanism offered was placed in a special account that is not assigned to the acceptance of others.http://jurnal.unsyiah.ac.id/kanun/article/view/5933zakatpendapatan asli daerahlocal revenueaceh.
collection DOAJ
language Indonesian
format Article
sources DOAJ
author Armiadi Musa
spellingShingle Armiadi Musa
Zakat sebagai Pendapatan Asli Daerah dalam Undang-Undang Pemerintahan Aceh
Kanun: Jurnal Ilmu Hukum
zakat
pendapatan asli daerah
local revenue
aceh.
author_facet Armiadi Musa
author_sort Armiadi Musa
title Zakat sebagai Pendapatan Asli Daerah dalam Undang-Undang Pemerintahan Aceh
title_short Zakat sebagai Pendapatan Asli Daerah dalam Undang-Undang Pemerintahan Aceh
title_full Zakat sebagai Pendapatan Asli Daerah dalam Undang-Undang Pemerintahan Aceh
title_fullStr Zakat sebagai Pendapatan Asli Daerah dalam Undang-Undang Pemerintahan Aceh
title_full_unstemmed Zakat sebagai Pendapatan Asli Daerah dalam Undang-Undang Pemerintahan Aceh
title_sort zakat sebagai pendapatan asli daerah dalam undang-undang pemerintahan aceh
publisher Universitas Syiah Kuala
series Kanun: Jurnal Ilmu Hukum
issn 0854-5499
2527-8428
publishDate 2016-12-01
description ABSTRAK. Zakat sebagai salah satu penerimaan asli daerah masuk dalam sistem tata kelola keuangan negara yang dikelola oleh Baitul Mal. Lembaga ini merupakan amil zakat resmi yang dibentuk Pemerintah Aceh sebagai lembaga nonstruktural dan bersifat independen. Tulisan membahas pengelolaan zakat sebagai PAD oleh Baitul Mal di Aceh. Pembahasan akan mendeskripsikan bagaimana polemik itu terjadi dan telah mengancam lembaga amil ini tergiring dan terjebak dalam kontestasi dan konflik regulasi yang belum terselesaikan. Tulisan ini menawarkan agar zakat sebagai PAD harus diperlakukan dan diatur secara khusus. Mekanisme yang ditawarkan adalah ditempatkan pada rekening khusus yang tidak dilimpahkan kepada penerimaan yang lain.   Tithe as a Local Revenue in the Law on Government Of Aceh   ABSTRACT. Tithe (zakat) as one of the original reception area included in the financial governance of the country run by the Baitul Mal. The Institute is officially established amil zakat Government of Aceh as a non-structural institution and independent. Article discussing the management of zakat as local revenue by Baitul Mal in Aceh. The discussion will describe how the disputes have occurred and have been threatening this amil institution tergiring and stuck in contestation and regulation unresolved conflicts. This paper offered to charity as the local revenue should be treated and dealt with specifically. The mechanism offered was placed in a special account that is not assigned to the acceptance of others.
topic zakat
pendapatan asli daerah
local revenue
aceh.
url http://jurnal.unsyiah.ac.id/kanun/article/view/5933
work_keys_str_mv AT armiadimusa zakatsebagaipendapatanaslidaerahdalamundangundangpemerintahanaceh
_version_ 1725275634692784128