Politik Hukum Pancasila dalam Paradigma Nilai-Nilai Sosial Kultural Masyarakat Indonesia

• Main Authors: Erika -, Dewa Gede Sudika Mangku
• Format: Article
• Language: English
• Published: Universitas Negeri Semarang 2014-01-01
• Series: Pandecta: Research Law Journal
• Subjects: State Laws; Pancasila; Politics; Law Development and Pornography.
• Online Access: https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/pandecta/article/view/2856
• ISSN: 1907-8919; 2337-5418

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa jauh melihat politik hukum Pancasila dipergunakan untuk membentuk suatu peraturan perundang-undangan di Indonesia. Pembangunan hukum Indonesia, pada dasarnya tidak terlepas dari nilai-nilai fundamental budaya bangsa yang luhur dalam Pancasila. Dalam kenyataannya, lahirnya Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, menimbulkan ketidakpuasan di suatu wilayah tertentu atas diberlakukannya UU ini, dan sebagian wilayah menolak akan hadirnya UU ini dikarenakan tidak menghargai dan mengakomodasi nilai-nilai adat, budaya dan sosial kultural yang telah ada sebelum Indonesia merdeka. Tentu saja hal ini menjadi suatu permasalahan politik hukum yang harus diselesaikan oleh pemerintah di dalam membentuk suatu undang undang dimana suatu peraturan tersebut dapat memberikan rasa aman dan nyaman bagi warga negaranya bukan malah sebaliknya. Pembangunan karakter produk hukum yang sarat akan nilai-nilai kepribadian bangsa yang berlandaskan Pancasila merupakan salah satu karakteristik yang dapat ditonjolkan sebagai identitas pribadi yang mandiri, dengan keyakinan terhadap Sang Pencipta, menghargai nilai-nilai kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dengan asas musyawarah mufakat serta nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi, prosedur hukum harus mencakup pembangunan hukum dalam wujud pembaharuan peraturan perundang-undangan, pembinaan aparatur negara, dan masyarakat serta hukum secara struktural, budaya, dan substansi maupun jaminan penghormatan dan penghargaan terhadap HAM bagi setiap warga negara yang dituangkan dalam bentuk konstitusi. The purpose of this study is to determine how far the political legal notice Pancasila used to establish a statutory regulations in Indonesia. Development of Indonesian law, essentially inseparable from the fundamental cultural values in the Pancasila. In fact, the enactment of Law No. 44 Year 2008 on Pornography, cause discontent in a certain region of the enactment of this Act, and some areas refused due to the presence of this Act do not appreciate and accommodate traditional values, cultural and social culture that has existed before Indonesias independence. Of course this became a legal political issues that must be resolved by the government in the form of a law in which the rule can provide security and comfort for its citizens rather than vice versa. Development of legislation that are full of character values national identity is based on Pancasila is one of the characteristics that can be highlighted as an independent personal identity, with faith in the Creator, appreciate the values of humanity, unity, democracy, consensus agreement with the principles and values social justice for all Indonesian people. Thus, the legal procedures should include the development of law in the form of reform legislation, development of the state apparatus, and the legal community as well as structural, cultural, and substance and guarantees respect for human rights and respect for every citizen as outlined in the form of the constitution.