MENAKAR KONTRIBUSI UNDANG-UNDANG PEMILU TAHUN 2017 TERHADAP PENINGKATAN KETERWAKILAN PEREMPUAN
Lambannya peningkatan jumlah perempuan di parlemen, secara khusus sangat terkait dengan sistem pemilu yang diberlakukan. Di Indonesia, isu keterwakilan perempuan memperoleh tempat sejak diterapkannya kuota 30 persen pada pemilu 2004, namun hingga berlangsungnya Pemilu 2014 jumlah perempuan di parlem...
Main Author: | |
---|---|
Format: | Article |
Language: | Indonesian |
Published: |
Universitas Padjadjaran
2018-03-01
|
Series: | Jurnal Wacana Politik |
Subjects: | |
Online Access: | http://jurnal.unpad.ac.id/wacanapolitik/article/view/15783 |
id |
doaj-b2d90ec4a7454fba80f6d5bcc291b2a7 |
---|---|
record_format |
Article |
spelling |
doaj-b2d90ec4a7454fba80f6d5bcc291b2a72020-11-24T20:43:44ZindUniversitas PadjadjaranJurnal Wacana Politik2502-91852549-29692018-03-013110.24198/jwp.v3i1.157838609MENAKAR KONTRIBUSI UNDANG-UNDANG PEMILU TAHUN 2017 TERHADAP PENINGKATAN KETERWAKILAN PEREMPUANJuwita Hayyuning Prastiwi0Program Studi Ilmu Politik, FISIP - Universitas BrawijayaLambannya peningkatan jumlah perempuan di parlemen, secara khusus sangat terkait dengan sistem pemilu yang diberlakukan. Di Indonesia, isu keterwakilan perempuan memperoleh tempat sejak diterapkannya kuota 30 persen pada pemilu 2004, namun hingga berlangsungnya Pemilu 2014 jumlah perempuan di parlemen nasional berkurang 22 kursi dibandingkan pemilu 2009. Berkaitan dengan Pemilu 2019 yang akan datang, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi serta menganalisis kontribusi UU No. 7/2017 tentang Pemilu terhadap upaya peningkatan keterwakilan perempuan di parlemen dengan fokus yang tidak hanya membahas sistem pemilu proporsional namun juga meninjau sistem kuota serta empat unsur mutlak yang membentuk sistem pemilu seperti district magnitude, nomination, balloting, dan electoral formulae. Proses identifikasi dan analisis dilakukan dengan feminist perspective melalui metode literature review dengan literatur primernya yaitu UU 7/2017 tentang Pemilu. Sebagai kesimpulannya, hasil studi ini menunjukkan bahwa UU 7/2017, baik sistem proporsional terbuka dan ke-empat unsurnya cenderung tidak signifikan terhadap upaya peningkatan keterwakilan perempuan, aksesibilitas perempuan untuk masuk parlemen tetap lemah sehingga kondisi under-represented dari kelompok perempuan tidak akan banyak berubah.http://jurnal.unpad.ac.id/wacanapolitik/article/view/15783Keterwakilan perempuan, UU No. 7 tahun 2017, sistem proporsional terbuka, sistem kuota, empat unsur sistem pemilu |
collection |
DOAJ |
language |
Indonesian |
format |
Article |
sources |
DOAJ |
author |
Juwita Hayyuning Prastiwi |
spellingShingle |
Juwita Hayyuning Prastiwi MENAKAR KONTRIBUSI UNDANG-UNDANG PEMILU TAHUN 2017 TERHADAP PENINGKATAN KETERWAKILAN PEREMPUAN Jurnal Wacana Politik Keterwakilan perempuan, UU No. 7 tahun 2017, sistem proporsional terbuka, sistem kuota, empat unsur sistem pemilu |
author_facet |
Juwita Hayyuning Prastiwi |
author_sort |
Juwita Hayyuning Prastiwi |
title |
MENAKAR KONTRIBUSI UNDANG-UNDANG PEMILU TAHUN 2017 TERHADAP PENINGKATAN KETERWAKILAN PEREMPUAN |
title_short |
MENAKAR KONTRIBUSI UNDANG-UNDANG PEMILU TAHUN 2017 TERHADAP PENINGKATAN KETERWAKILAN PEREMPUAN |
title_full |
MENAKAR KONTRIBUSI UNDANG-UNDANG PEMILU TAHUN 2017 TERHADAP PENINGKATAN KETERWAKILAN PEREMPUAN |
title_fullStr |
MENAKAR KONTRIBUSI UNDANG-UNDANG PEMILU TAHUN 2017 TERHADAP PENINGKATAN KETERWAKILAN PEREMPUAN |
title_full_unstemmed |
MENAKAR KONTRIBUSI UNDANG-UNDANG PEMILU TAHUN 2017 TERHADAP PENINGKATAN KETERWAKILAN PEREMPUAN |
title_sort |
menakar kontribusi undang-undang pemilu tahun 2017 terhadap peningkatan keterwakilan perempuan |
publisher |
Universitas Padjadjaran |
series |
Jurnal Wacana Politik |
issn |
2502-9185 2549-2969 |
publishDate |
2018-03-01 |
description |
Lambannya peningkatan jumlah perempuan di parlemen, secara khusus sangat terkait dengan sistem pemilu yang diberlakukan. Di Indonesia, isu keterwakilan perempuan memperoleh tempat sejak diterapkannya kuota 30 persen pada pemilu 2004, namun hingga berlangsungnya Pemilu 2014 jumlah perempuan di parlemen nasional berkurang 22 kursi dibandingkan pemilu 2009. Berkaitan dengan Pemilu 2019 yang akan datang, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi serta menganalisis kontribusi UU No. 7/2017 tentang Pemilu terhadap upaya peningkatan keterwakilan perempuan di parlemen dengan fokus yang tidak hanya membahas sistem pemilu proporsional namun juga meninjau sistem kuota serta empat unsur mutlak yang membentuk sistem pemilu seperti district magnitude, nomination, balloting, dan electoral formulae. Proses identifikasi dan analisis dilakukan dengan feminist perspective melalui metode literature review dengan literatur primernya yaitu UU 7/2017 tentang Pemilu. Sebagai kesimpulannya, hasil studi ini menunjukkan bahwa UU 7/2017, baik sistem proporsional terbuka dan ke-empat unsurnya cenderung tidak signifikan terhadap upaya peningkatan keterwakilan perempuan, aksesibilitas perempuan untuk masuk parlemen tetap lemah sehingga kondisi under-represented dari kelompok perempuan tidak akan banyak berubah. |
topic |
Keterwakilan perempuan, UU No. 7 tahun 2017, sistem proporsional terbuka, sistem kuota, empat unsur sistem pemilu |
url |
http://jurnal.unpad.ac.id/wacanapolitik/article/view/15783 |
work_keys_str_mv |
AT juwitahayyuningprastiwi menakarkontribusiundangundangpemilutahun2017terhadappeningkatanketerwakilanperempuan |
_version_ |
1716818928830775296 |