KAJIAN KEBIJAKAN TATA USAHA KAYU HUTAN RAKYAT: Studi Kasus di Kabupaten Ciamis, Jawa Barat
Kabupaten Ciamis merupakan salah satu kabupaten potensial untuk pengembangan hutan 3rak yat di Jawa Barat dengan produksi kayu tahunannya sebesar 325.000 m. Meskipun Ciamis telah mengeluarkan Peraturan daerah (Perda) No. 19 Tahun 2004 berkaitan dengan sistem tata usaha kayu (TUK), sistem TUK tersebu...
Main Author: | |
---|---|
Format: | Article |
Language: | Indonesian |
Published: |
Centre for Social Research and Development, Economics, Policy and Climate Change
2017-01-01
|
Series: | Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan |
Subjects: | |
Online Access: | http://ejournal.forda-mof.org/ejournal-litbang/index.php/JAKK/article/view/2482 |
id |
doaj-b3e14a0f40064868950cd47f97f6d1d0 |
---|---|
record_format |
Article |
spelling |
doaj-b3e14a0f40064868950cd47f97f6d1d02020-11-25T00:13:39ZindCentre for Social Research and Development, Economics, Policy and Climate ChangeJurnal Analisis Kebijakan Kehutanan0216-08972502-62672017-01-013210912310.20886/jakk.2006.3.2.109-1231822KAJIAN KEBIJAKAN TATA USAHA KAYU HUTAN RAKYAT: Studi Kasus di Kabupaten Ciamis, Jawa BaratSubarudi SubarudiKabupaten Ciamis merupakan salah satu kabupaten potensial untuk pengembangan hutan 3rak yat di Jawa Barat dengan produksi kayu tahunannya sebesar 325.000 m. Meskipun Ciamis telah mengeluarkan Peraturan daerah (Perda) No. 19 Tahun 2004 berkaitan dengan sistem tata usaha kayu (TUK), sistem TUK tersebut masih memiliki kendala dalam penerapannya di lapangan. Oleh karena itu kajian tentang pasokan dan kebutuhan kayu serta sistem TUK nya sangat dibutuhkan. Kajian ini menggunakan sebuah metoda sintesa terfokus (a focused synthesis method). Hasil kajian menunjukkan bahwa kebutuhan kayu bulat di Ciamis sebesar 2 - 4 kali lipat dari total produksi kayu bulat yang tercacat. Kelangkaan bahan baku kayu ini menuntut sebuah kebijakan restrukturisasi industri kayu di Ciamis. Masalah-masalah yang timbul dalam penerapan TUK adalah: (i) penyuluh kehutanan yang bekerja rangkap sebagai perantara pengurusan dokumen kayu, (ii) pengecekan di lapangan kadangkala tidak dilakukan, (iii) kepala desa hanya menandatangani surat asal usul kayu tanpa verifikasi di lapangan, (iv) pengurusan dokumen masih sulit dan biroktatis. Untuk mengatasi masalah tersebut ada 4 (empat) strategi yang meliputi: (1) penyamaan persepsi tentang SKSHH, (2) sistem TUK sesuai dengan asal usul kayu, (3) sistem TUK yang mudah dan murah, dan (4) revitalisasi peran dan fungsi penyuluh.http://ejournal.forda-mof.org/ejournal-litbang/index.php/JAKK/article/view/2482tata usaha kayu, kebijakan hutan rakyat, kebutuhan dan pasokan kayu |
collection |
DOAJ |
language |
Indonesian |
format |
Article |
sources |
DOAJ |
author |
Subarudi Subarudi |
spellingShingle |
Subarudi Subarudi KAJIAN KEBIJAKAN TATA USAHA KAYU HUTAN RAKYAT: Studi Kasus di Kabupaten Ciamis, Jawa Barat Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan tata usaha kayu, kebijakan hutan rakyat, kebutuhan dan pasokan kayu |
author_facet |
Subarudi Subarudi |
author_sort |
Subarudi Subarudi |
title |
KAJIAN KEBIJAKAN TATA USAHA KAYU HUTAN RAKYAT: Studi Kasus di Kabupaten Ciamis, Jawa Barat |
title_short |
KAJIAN KEBIJAKAN TATA USAHA KAYU HUTAN RAKYAT: Studi Kasus di Kabupaten Ciamis, Jawa Barat |
title_full |
KAJIAN KEBIJAKAN TATA USAHA KAYU HUTAN RAKYAT: Studi Kasus di Kabupaten Ciamis, Jawa Barat |
title_fullStr |
KAJIAN KEBIJAKAN TATA USAHA KAYU HUTAN RAKYAT: Studi Kasus di Kabupaten Ciamis, Jawa Barat |
title_full_unstemmed |
KAJIAN KEBIJAKAN TATA USAHA KAYU HUTAN RAKYAT: Studi Kasus di Kabupaten Ciamis, Jawa Barat |
title_sort |
kajian kebijakan tata usaha kayu hutan rakyat: studi kasus di kabupaten ciamis, jawa barat |
publisher |
Centre for Social Research and Development, Economics, Policy and Climate Change |
series |
Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan |
issn |
0216-0897 2502-6267 |
publishDate |
2017-01-01 |
description |
Kabupaten Ciamis merupakan salah satu kabupaten potensial untuk pengembangan hutan 3rak yat di Jawa Barat dengan produksi kayu tahunannya sebesar 325.000 m. Meskipun Ciamis telah mengeluarkan Peraturan daerah (Perda) No. 19 Tahun 2004 berkaitan dengan sistem tata usaha kayu (TUK), sistem TUK tersebut masih memiliki kendala dalam penerapannya di lapangan. Oleh karena itu kajian tentang pasokan dan kebutuhan kayu serta sistem TUK nya sangat dibutuhkan. Kajian ini menggunakan sebuah metoda sintesa terfokus (a focused synthesis method). Hasil kajian menunjukkan bahwa kebutuhan kayu bulat di Ciamis sebesar 2 - 4 kali lipat dari total produksi kayu bulat yang tercacat. Kelangkaan bahan baku kayu ini menuntut sebuah kebijakan restrukturisasi industri kayu di Ciamis. Masalah-masalah yang timbul dalam penerapan TUK adalah: (i) penyuluh kehutanan yang bekerja rangkap sebagai perantara pengurusan dokumen kayu, (ii) pengecekan di lapangan kadangkala tidak dilakukan, (iii) kepala desa hanya menandatangani surat asal usul kayu tanpa verifikasi di lapangan, (iv) pengurusan dokumen masih sulit dan biroktatis.
Untuk mengatasi masalah tersebut ada 4 (empat) strategi yang meliputi: (1) penyamaan persepsi tentang SKSHH, (2) sistem TUK sesuai dengan asal usul kayu, (3) sistem TUK yang mudah dan murah, dan (4) revitalisasi peran dan fungsi penyuluh. |
topic |
tata usaha kayu, kebijakan hutan rakyat, kebutuhan dan pasokan kayu |
url |
http://ejournal.forda-mof.org/ejournal-litbang/index.php/JAKK/article/view/2482 |
work_keys_str_mv |
AT subarudisubarudi kajiankebijakantatausahakayuhutanrakyatstudikasusdikabupatenciamisjawabarat |
_version_ |
1725393714545688576 |