Analisis Pelaksanaan Family Development Session Bidang Sanitasi Program Keluarga Harapan di Kecamatan Lengayang

• Main Authors: Dona Idola, Hafni Bachtiar, Abdiana Abdiana
• Format: Article
• Language: English
• Published: Universitas Andalas 2019-09-01
• Series: Jurnal Kesehatan Andalas
• Online Access: http://jurnal.fk.unand.ac.id/index.php/jka/article/view/1040

Kondisi sanitasi di Pesisir Selatan untuk persentase penduduk dengan akses sanitasi yang layak sebesar 79% dari jumlah penduduk, ini masih dibawah target SPM Nasional yaitu 85%. Salah satu upaya untuk mengatasi permasalahan sanitasi adalah dengan Family Development Session (FDS). Tujuan penelitian ini adalah menganalisis pelaksanaan FDS bidang sanitasi di Wilayah Kecamatan Lengayang tahun 2018 dengan melihat aspek input (kebijakan, tenaga, biaya, sarana prasarana), proses (perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi) dan output dari pelaksanaan FDS. Metode penelitian yang dipakai adalah pendekatan kualitatif, pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam, FGD, observasi dan telaah dokumen. Waktu penelitian bulan April sampai Desember 2018 di Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan. Informan dalam penelitian ini berjumlah 7 orang dan peserta FGD berjumlah 8 orang untuk setiap nagari. Validasi data dilakukan dengan triangulasi sumber dan metode. Hasil penelitian didapatkan jika kebijakan FDS khusus wilayah Pesisir Selatan sanitasi belum ada, anggaran, sarana dan prasarana tidak mencukupi, tenaga pendamping direkrut dan dilatih langsung oleh Kementrian Sosial, monitoring dan evaluasi FDS sanitasi belum dilakukan secara maksimal baik dari Kabupaten ataupun dari Provinsi. Pada pelaksanaan tenaga pendamping belum sesuai pedoman yang ditetapkan oleh Kementrian Sosial, FDS belum melibatkan lintas sektor seperti puskesmas dan pemerintah nagari. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan jika pelaksanaan FDS sanitasi di Kecamatan Lengayang Pesisir Selatan belum berjalan optimal. Untuk itu perlu peningkatan komitmen dari pendamping untuk benar-benar melaksanakan FDS sesuai petunjuk, dan melakukan advokasi ke pemerintah kabupaten agar bisa mengeluarkan kebijakan khusus FDS Sanitasi.