HAK GUGAT PEMILIH DAN MASYARAKAT DALAM PERSELISIHAN HASIL PILKADA CALON TUNGGAL

• Main Author: Indra Fajrul Falah
• Format: Article
• Language: English
• Published: University of Brawijaya 2018-09-01
• Series: Arena Hukum
• Subjects: the head of regional election dispute; one candidate; legal standing
• Online Access: https://arenahukum.ub.ac.id/index.php/arena/article/view/390

Abstract  This research discusses the rights of voters and communities in the head of regional election disputes with one candidate. However, the rights of voters and communities have not regulated in the Head of Regional Election Act. The problem is that the enactment of the Head of Regional Election Act restricts the rights of voters and communities. This research is a legal research with statue approach, conceptual approach, historical approach, case approach, and using primary and secondary sources in law. This research concluded that the limitation of the rights of voters and communities in the head of regional election disputes based on the Head of Regional Election Act resulted that the voters and communities have not legal standing in the head of regional election disputes, so that the provisions of the Constitutional Court were not accepted, despite the fact that there were violations in the implementation head of regional election that destroy democracy. Abstrak Penelitian dalam artikel ini membahas hak gugat pemilih dan masyarakat dalam perselisihan hasil Pilkada calon tunggal. Namun hak gugat pemilih dan masyarakat tersebut belum diatur di dalam Undang Undang Pilkada. Permasalahannya berlakunya Undang Undang Pilkada serta perubahannya membatasi hak gugat pemilih dan masyarakat. Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual, pendekatan historis, dan pendekatan kasus, serta bersumber pada bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pembatasan hak gugat pemilih dan masyarakat dalam perselisihan hasil Pilkada pada Undang Undang Pilkada serta perubahannya mengakibatkan pemilih dan masyarakat tidak memiliki kedudukan hukum dalam perselisihan hasil Pilkada, sehingga selama persyaratan kedudukan hukum tidak terpenuhi, maka amar putusan Mahkamah Konstitusi adalah tidak dapat diterima, meskipun pada kenyataannya terjadi pelanggaran-pelanggaran dalam pelaksanaan Pilkada yang menciderai demokrasi.