Analisis Yuridis Putusan Praperadilan dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana
Tujuan penulisan tesis ini untuk mengetahui perluasan kewenangan praperadilan diluar KUHAP serta akibat hukum terhadap putusan praperadilan dalam perspektif sistem peradilan pidana. Data yang diperoleh dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan dilaku...
Main Authors: | , , |
---|---|
Format: | Article |
Language: | Indonesian |
Published: |
Universitas Medan Area
2019-06-01
|
Series: | Jurnal Mercatoria |
Subjects: | |
Online Access: | http://ojs.uma.ac.id/index.php/mercatoria/article/view/2363 |
id |
doaj-dc1925c8a8154dd6824f826e74076fbe |
---|---|
record_format |
Article |
spelling |
doaj-dc1925c8a8154dd6824f826e74076fbe2020-11-25T02:20:58ZindUniversitas Medan AreaJurnal Mercatoria1979-86522541-59132019-06-01121687910.31289/mercatoria.v12i1.23631757Analisis Yuridis Putusan Praperadilan dalam Perspektif Sistem Peradilan PidanaDarwin Darwin0Dahlan Dahlan1Suhaimi Suhaimi2Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Syiah KualaProgram Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Syiah KualaProgram Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Syiah KualaTujuan penulisan tesis ini untuk mengetahui perluasan kewenangan praperadilan diluar KUHAP serta akibat hukum terhadap putusan praperadilan dalam perspektif sistem peradilan pidana. Data yang diperoleh dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan dilakukan dengan cara mencari literatur (buku-buku), makalah, dan data yang diperoleh di internet atau bahan hukum yang terkait dengan pembahasan serta dokumentasi hukum mencari peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang segala hal yang berkaitan materi pembahasan. Hasil penelitian menjelaskan Sebelum Mahkamah Konstitusi (MK) menjatuhkan putusan Nomor 21/PUU-XII/2014 sejatinya terdapat beberapa putusan hakim praperadilan yang juga telah yang memperluas kewenangan praperadilan dalam Pasal 77 KUHAP. Perluasan obyek Praperadilan tersebut menimbulkan akibat hukum antara lain Penyitaan, Penggeledahan dan Pemblokiran Rekening, Pelepasan Police<em> Line </em>atas Fasilitas Umum, Penetapan Tersangka sehingga lembaga praperadilan dalam proses pembuktiannya berpotensi terlalu jauh masuk dan ikut menguji pokok perkara yang harusnya baru diuji di proses pembuktian di persidangan.http://ojs.uma.ac.id/index.php/mercatoria/article/view/2363Praperadilan, Penafsiran Hakim, Putusan Pengadilan. |
collection |
DOAJ |
language |
Indonesian |
format |
Article |
sources |
DOAJ |
author |
Darwin Darwin Dahlan Dahlan Suhaimi Suhaimi |
spellingShingle |
Darwin Darwin Dahlan Dahlan Suhaimi Suhaimi Analisis Yuridis Putusan Praperadilan dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Jurnal Mercatoria Praperadilan, Penafsiran Hakim, Putusan Pengadilan. |
author_facet |
Darwin Darwin Dahlan Dahlan Suhaimi Suhaimi |
author_sort |
Darwin Darwin |
title |
Analisis Yuridis Putusan Praperadilan dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana |
title_short |
Analisis Yuridis Putusan Praperadilan dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana |
title_full |
Analisis Yuridis Putusan Praperadilan dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana |
title_fullStr |
Analisis Yuridis Putusan Praperadilan dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana |
title_full_unstemmed |
Analisis Yuridis Putusan Praperadilan dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana |
title_sort |
analisis yuridis putusan praperadilan dalam perspektif sistem peradilan pidana |
publisher |
Universitas Medan Area |
series |
Jurnal Mercatoria |
issn |
1979-8652 2541-5913 |
publishDate |
2019-06-01 |
description |
Tujuan penulisan tesis ini untuk mengetahui perluasan kewenangan praperadilan diluar KUHAP serta akibat hukum terhadap putusan praperadilan dalam perspektif sistem peradilan pidana. Data yang diperoleh dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan dilakukan dengan cara mencari literatur (buku-buku), makalah, dan data yang diperoleh di internet atau bahan hukum yang terkait dengan pembahasan serta dokumentasi hukum mencari peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang segala hal yang berkaitan materi pembahasan. Hasil penelitian menjelaskan Sebelum Mahkamah Konstitusi (MK) menjatuhkan putusan Nomor 21/PUU-XII/2014 sejatinya terdapat beberapa putusan hakim praperadilan yang juga telah yang memperluas kewenangan praperadilan dalam Pasal 77 KUHAP. Perluasan obyek Praperadilan tersebut menimbulkan akibat hukum antara lain Penyitaan, Penggeledahan dan Pemblokiran Rekening, Pelepasan Police<em> Line </em>atas Fasilitas Umum, Penetapan Tersangka sehingga lembaga praperadilan dalam proses pembuktiannya berpotensi terlalu jauh masuk dan ikut menguji pokok perkara yang harusnya baru diuji di proses pembuktian di persidangan. |
topic |
Praperadilan, Penafsiran Hakim, Putusan Pengadilan. |
url |
http://ojs.uma.ac.id/index.php/mercatoria/article/view/2363 |
work_keys_str_mv |
AT darwindarwin analisisyuridisputusanpraperadilandalamperspektifsistemperadilanpidana AT dahlandahlan analisisyuridisputusanpraperadilandalamperspektifsistemperadilanpidana AT suhaimisuhaimi analisisyuridisputusanpraperadilandalamperspektifsistemperadilanpidana |
_version_ |
1724868503083679744 |