Volume 3, Nomor 2, Juli - Desember 2017 (Full)
Akuntabilitas merupakan salah satu aspek penting dalam mewujudkan suatu tata kelola pemerintahan yang baik. Tuntutan masyarakat akan transparansi dan efisiensi pemerintah dalam pengelolaan dan akuntabilitas keuangan negara saat ini semakin tinggi. Fokus masyarakat tidak hanya pada pertanggungjawaban...
Main Author: | |
---|---|
Format: | Article |
Language: | English |
Published: |
Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia
2017-12-01
|
Series: | Jurnal Tata Kelola dan Akuntabilitas Keuangan Negara |
Subjects: | |
Online Access: | http://jurnal.bpk.go.id/index.php/TAKEN/article/view/130 |
id |
doaj-e0c2bb892d0b479f9cf417a1abcafc62 |
---|---|
record_format |
Article |
spelling |
doaj-e0c2bb892d0b479f9cf417a1abcafc622020-11-24T22:54:59ZengBadan Pemeriksa Keuangan Republik IndonesiaJurnal Tata Kelola dan Akuntabilitas Keuangan Negara2460-39372549-452X2017-12-01329118169Volume 3, Nomor 2, Juli - Desember 2017 (Full)Jurnal TAKENAkuntabilitas merupakan salah satu aspek penting dalam mewujudkan suatu tata kelola pemerintahan yang baik. Tuntutan masyarakat akan transparansi dan efisiensi pemerintah dalam pengelolaan dan akuntabilitas keuangan negara saat ini semakin tinggi. Fokus masyarakat tidak hanya pada pertanggungjawaban penggunaan dana APBN/APBD yang disajikan dalam Laporan Keuangan Pemerintah, namun juga alokasi penggunaan atau penganggarannya. Publik memandang opini sebagai ukuran penilaian atas akuntabilitas pemerintah, dan jaminan pengelolaan keuangan negara yang bersih dan bebas korupsi. Padahal pemberian opini bukan bertujuan untuk memberikan keyakinan ada atau tidaknya korupsi pada suatu entitas. Sebelum pemeriksaan oleh BPK selaku auditor eksternal, pemerintah telah menyusun suatu sistem pengendalian internal yang antara lain bertujuan untuk mengontrol, mengawasi, mengarahkan agar pelaksanaan pengelolaan keuangan negara/daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku dan memitigasi adanya penyimpangan. Selanjutnya pemantauan atas efektivitas pengendalian internal tersebut menjadi amanah bagi Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) selaku auditor internal. APIP adalah tonggak pertama untuk menjaga dan mengawasi pengelolaan APBN/APBD oleh pemerintah. Jurnalhttp://jurnal.bpk.go.id/index.php/TAKEN/article/view/130Akuntabilitaspemerintahkeuangan negara |
collection |
DOAJ |
language |
English |
format |
Article |
sources |
DOAJ |
author |
Jurnal TAKEN |
spellingShingle |
Jurnal TAKEN Volume 3, Nomor 2, Juli - Desember 2017 (Full) Jurnal Tata Kelola dan Akuntabilitas Keuangan Negara Akuntabilitas pemerintah keuangan negara |
author_facet |
Jurnal TAKEN |
author_sort |
Jurnal TAKEN |
title |
Volume 3, Nomor 2, Juli - Desember 2017 (Full) |
title_short |
Volume 3, Nomor 2, Juli - Desember 2017 (Full) |
title_full |
Volume 3, Nomor 2, Juli - Desember 2017 (Full) |
title_fullStr |
Volume 3, Nomor 2, Juli - Desember 2017 (Full) |
title_full_unstemmed |
Volume 3, Nomor 2, Juli - Desember 2017 (Full) |
title_sort |
volume 3, nomor 2, juli - desember 2017 (full) |
publisher |
Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia |
series |
Jurnal Tata Kelola dan Akuntabilitas Keuangan Negara |
issn |
2460-3937 2549-452X |
publishDate |
2017-12-01 |
description |
Akuntabilitas merupakan salah satu aspek penting dalam mewujudkan suatu tata kelola pemerintahan yang baik. Tuntutan masyarakat akan transparansi dan efisiensi pemerintah dalam pengelolaan dan akuntabilitas keuangan negara saat ini semakin tinggi. Fokus masyarakat tidak hanya pada pertanggungjawaban penggunaan dana APBN/APBD yang disajikan dalam Laporan Keuangan Pemerintah, namun juga alokasi penggunaan atau penganggarannya. Publik memandang opini sebagai ukuran penilaian atas akuntabilitas pemerintah, dan jaminan pengelolaan keuangan negara yang bersih dan bebas korupsi. Padahal pemberian opini bukan bertujuan untuk memberikan keyakinan ada atau tidaknya korupsi pada suatu entitas. Sebelum pemeriksaan oleh BPK selaku auditor eksternal, pemerintah telah menyusun suatu sistem pengendalian internal yang antara lain bertujuan untuk mengontrol, mengawasi, mengarahkan agar pelaksanaan pengelolaan keuangan negara/daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku dan memitigasi adanya penyimpangan. Selanjutnya pemantauan atas efektivitas pengendalian internal tersebut menjadi amanah bagi Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) selaku auditor internal. APIP adalah tonggak pertama untuk menjaga dan mengawasi pengelolaan APBN/APBD oleh pemerintah. Jurnal |
topic |
Akuntabilitas pemerintah keuangan negara |
url |
http://jurnal.bpk.go.id/index.php/TAKEN/article/view/130 |
work_keys_str_mv |
AT jurnaltaken volume3nomor2julidesember2017full |
_version_ |
1725658482870321152 |