ALTERNATIF PETA BATAS LAUT DAERAH BERDASARKAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 76 TAHUN 2012 (STUDI KASUS : SENGKETA PULAU GALANG PERBATASAN ANTARA KOTA SURABAYA DAN KABUPATEN GRESIK)

ALTERNATIF PETA BATAS LAUT DAERAH BERDASARKAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 76 TAHUN 2012 (STUDI KASUS : SENGKETA PULAU GALANG PERBATASAN ANTARA KOTA SURABAYA DAN KABUPATEN GRESIK)

Batas kewenangan daerah di laut, memiliki arti penting bagi kabupaten/kota dan pemerintah propinsi terkait dengan penyelenggaraan otonomi daerah. Batas daerah yang tidak jelas dapat memicu konflik di wilayah perbatasan dan menghambat penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah. Bila tidak segera dise...

Full description

Bibliographic Details
Main Authors: Ria Widiastuty, Khomsin Khomsin, Teguh Fayakun, Eko Artanto
Format: Article
Language:English
Published: Institut Teknologi Sepuluh Nopember 2015-02-01
Series:Geoid
Subjects:
batas laut daerah
metode kartometrik
equidistance, median line, permendagri No. 76 Tahun 2012
Online Access:http://iptek.its.ac.id/index.php/geoid/article/view/688

Internet

http://iptek.its.ac.id/index.php/geoid/article/view/688

Similar Items