TANGGUNGJAWAB PRESIDEN ATAS KEBIJAKAN MENTERI YANG MENIMBULKAN KORUPSI BERDASARKAN SISTEM PRESIDENSIAL DAN TEORI KEWENANGAN
Kajian yang bersifat yuridis normatif ini dimaksudkan untuk menjelaskan dapatkah Presiden bertanggungjawab atas kebijakan menterinya yang menimbulkan korupsi. Berdasarkan sistem pemerintahan presidensial, Presiden bertanggungjawab secara moral kepada rakyat apabila menteri mengeluarkan kebijakan yan...
| Main Author: | |
|---|---|
| Format: | Article |
| Language: | Indonesian |
| Published: |
Universitas Udayana
2017-12-01
|
| Series: | Kertha Patrika |
| Online Access: | https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthapatrika/article/view/35744 |